REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya mendorong realisasi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara khusus produk UMKM sebesar Rp 250 triliun. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendukung produk UMKM dalam negeri. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dukungan bagi UMKM perlu diberikan karena banyak yang belum pulih dari pandemi Covid-19.

“Masih ada sekitar 60 persen dari APBN 2023 yang bisa dibelanjakan. Kami mendukung berbagai aktivitas yang menggunakan APBN untuk meningkatkan produk-produk dalam negeri,” ujarnya saat acara Pembukaan Business Matching Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023, Kamis (3/8/2023).

Pagu belanja negara pada anggaran pendapatan dan belanja negara 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun. Sementara realisasi per semester I 2023 sebesar Rp 1.255,7 triliun. Maka demikian, masih ada dana Rp 1.805,5 triliun yang bisa diserap hingga akhir 2023.

Dalam mendukung penguatan produk UMKM, salah satu kebijakan pemerintah yakni peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Adapun kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan serapan belanja produk dalam negeri kalangan kementerian/lembaga pusat dan pemerintah daerah hingga mencapai 95 persen.

"Kami akan terus mendukung berbagai aktivitas dalam rangka untuk menggunakan APBN sebagai instrumen yang sangat penting dalam meningkatkan dan memperkuat penggunaan produk-produk dalam negeri," ucapnya.

Menurutnya saat ini pemerintah sedang menggalakkan program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dengan rencana umum pengadaan sebesar Rp 1.112,45 triliun yang terdiri dari 5,3 juta paket pengadaan. Adapun realisasinya baru sebesar Rp 387,81 triliun dengan 768 ribu paket.

"Ini artinya kita masih banyak sekali belanja yang masih bisa dioptimalkan," ucapnya.

Ke depan Sri Mulyani berharap pengadaan barang dan jasa dalam enam bulan terakhir 2023 dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri. Pemerintah juga mendukung penggunaan produk lokal dengan terus memperkuat dari sisi produksinya yaitu daya saing kualitas dan kompetitif harganya.

“Transaksi melalui e-katalog juga bisa meningkatkan partisipasi terutama UMKM dalam pengadaan pemerintah dan badan usaha. Diharapkan melalui e-catalog akan mencapai nilai transaksi Rp 500 triliun," ucapnya.

“Dukungan-dukungan ini pasti sangat berarti bagi UMKM, karena masih banyak UMKM yang masih harus bangkit karena terdampak pandemi Covid-19,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika