Kamis 03 Aug 2023 15:55 WIB

Wapres: Enam Warga Meninggal di Kabupaten Puncak karena Diare, Bukan Kelaparan 

Pemerintah telah distribusikan bantuan untuk warga terdampak di Puncak Papua

Rep: Fauziah Mursyid / Red: Nashih Nashrullah
Wakil Presiden KH Maruf Amin memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan, Panglima TNI, BNPB, dan Bulog terkait penanganan kasus kekeringan dan kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Rabu (2/8/2023).
Foto: Republika/Fauziah Mursid
Wakil Presiden KH Maruf Amin memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan, Panglima TNI, BNPB, dan Bulog terkait penanganan kasus kekeringan dan kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Rabu (2/8/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyebut enam warga meninggal yang diduga karena kekeringan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah bukan karena kelaparan. Kiai Ma'ruf menyebut, lima orang dewasa dan satu bayi tersebut meninggal karena diare dan cuaca.

Hal ini disampaikan Kiai Ma'ruf usai mendapat laporan terkait penanganan kasus kekeringan dan kelaparan di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Puncak, Papua Tengah dari Menko Polhukam, Panglima TNI, BNPB dan Bulog di Kediaman Dinas Wapres, Rabu (2/8/2023).

Baca Juga

"Pertemuan hari ini untuk mengevaluasi keadaan di Papua Tengah, di daerah Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi. Seperti diketahui bahwa, sudah terjadi kekeringan di sana dan cuaca ekstrem dan yang meninggal itu bukan karena kelaparan, tetapi karena diare dan karena cuaca," ujar Kiai Ma'ruf.

Kiai Ma'ruf menyampaikan, Pemerintah saat ini telah mengirimkan bantuan ke dua distrik melalui jajaran Pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, untuk memastikan penanganan, Pemerintah juga menetapkan perpanjangan masa tanggap darurat selama dua pekan. 

Masa tanggap darurat sebelumnya hanya ditetapkan selama satu minggu, dan selanjutnya akan dievaluasi sesuai kondisi di wilayah tersebut.

"Secara umum sekarang sudah dilakukan pengiriman (bantuan) ke sana dan sudah sampai, tetapi memang ada masalah yang dihadapi," ujarnya.

Kiai Ma'ruf menyampaikan akses dan cuaca menjadi salah satu kendala pemerintah dalam mendistribusikan bantuan.

Kiai Ma'ruf mengatakan, saat ini semua logistik bantuan sudah tersedia dan siap disalurkan kepada warga terancam kelaparan di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Puncak.

"Kendala cuaca ini sebenarnya semua logistik sudah tersedia (untuk dikirimkan) tetapi ada masalah cuaca dan kedua itu distribusi dari tempat pengiriman pertama ke daerah-daerah itu tidak ada akses, sehingga harus dipanggul ya, dipanggul ya, Jadi itu persoalan," ujar Kiai Ma'ruf.

Baca juga: Alquran Bukan Kalam Allah SWT Menurut Panji Gumilang, Ini Bantahan Tegas Prof Quraish

Karena itu, Pemerintah mempersiapkan berbagai kemungkinan dalam penyaluran distribusi bantuan jika tidak bisa dilakukan secara udara.

"Kita persiapkan saja untuk mengantisipasi apabila udara tidak baik maka memang tidak mungkin ada jalan lain (untuk distribusi bantuan). Namun, kita siap sehingga apabila cuaca dalam keadaan baik kita siap untuk pengirimannya. Hanya memang distribusi ke tempat-tempat yang (sulit) ini memang menjadi kendala yang sedang dicari solusinya selain dipanggul ini," ujarnya.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan tidak ada kendala keamanan dalam proses distribusi bantuan kekeringan dan kelaparan. Saat ini kata Yudo, sulitnya distribusi bantuan karena terkendala cuaca dan akses semata.

"Nggak ada, jadi saya pastikan untuk kendala dari KKB KST nggak ada. Jadi memang saat ini kendalanya cuaca saja, dan kemarin sudah terdististribusi bantuan Mensos 10 ton dari Panglima TNI ada 8 ton sudah terdistribusi, mungkin dari pak kapolda pak pangdam juga terdistribusi," ujarnya.   

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement