REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perum Bulog masih terus merealisasikan importasi beras untuk mengamankan cadangan dalam negeri dari total penugasan yang diberikan pemerintah sebanyak 2,5 juta ton hingga akhir 2023. Proses importasi hingga akhir tahun akan dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi produksi di dalam negeri.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, total realisasi hingga awal Agustus telah mencapai 1,69 juta ton. Jumlah tersebut merupakan gabungan antara volume beras yang telah masuk dan masih dalam perjalanan menuju Indonesia.
“Partai pertama hanya lima ribu ton dari India, partai selanjutnya dari Vietnam dan Thailand saja,” kata Awaludin kepada Republika.co.id, Selasa (8/8/2023).
Ia menjelaskan, impor akan tetap dilakukan namun melihat situasi produksi di dalam negeri. Selain itu, Bulog juga harus melihat kondisi pasokan dan harga beras di negara eksportir sehingga beras impor dapat optimal sebagai stabilisasi harga di dalam negeri. Pihaknya berharap stok dalam negeri akan mencukupi sehingga Bulog dapat mengamankan cadangan beras pemerintah langsung dari produksi petani.
Sebelumnya, pemerintah meminta Perum Bulog mengamankan pasokan beras di atas 2,2 juta ton pada akhir tahun ini guna mengantisipasi ancaman kekeringan yang meluas. Badai El Nino tahun ini telah menjadi momok bagi sektor pangan setelah beberapa tahun terakhir diuntungkan dengan iklim kemarau basah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menggelar rapat terbatas secara khusus dalam menyiapkan mitigasi kemarau ekstrem. “Kita akan lihat di semester kedua ini, namun mitigasi di ratas (rapat terbatas) sektor pangan bahwa stok beras jelang akhir tahun di atas 2,2 juta ton. Arahan kepada Bulog sudah jelas,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/7/2023).
Airlangga mengatakan, laporan kondisi terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan menjadi perhatian pemerintah. Namun, di sisi lain, Kementerian Pertanian juga telah menyiapkan sejumlah antisipasi, seperti penyediaan lahan dan benih tahan panas untuk menjaga produksi beras.
Ia menyerahkan kepada Bulog untuk mengatur penyerapan produksi, baik dari impor maupun petani. Namun, pemerintah mengingatkan, kebijakan impor tentunya diambil bila harga tak lebih mahal dari dalam negeri.