REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menggandeng Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam penyelenggaraan lelang serentak perbankan. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, aset agunan yang dilelang adalah aset pembiayaan konsumer dan wholesale yang dinyatakan macet dan pailit.
“Bagi masyarakat, ini kesempatan yang baik untuk memiliki aset bernilai tinggi dengan harga relatif miring, dan bagi BSI ini meningkatkan nilai aset agunan serta kesehatan portfolio pembiayaan,” ujar Hery dalam keterangan di Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Hery menjelaskan, kegiatan lelang bertajuk Gebyar Lelang Serentak Bank Syariah Indonesia (GREAT BSI) 2023 tersebut bertujuan untuk memfasilitasi kesempatan bagi masyarakat yang ingin memiliki fixed asset yang berkualitas dan bernilai investasi tinggi.
BSI menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Penetapan Hak & Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan lelang untuk memberikan jaminan keamanan dari penyelenggaraan lelang.
Hery juga menggarisbawahi aset lelang sudah tercatat resmi di Badan Pertanahan Negara (BPN) dan notaris, bebas sengketa, dan harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasaran.
Bagi perbankan, gelaran lelang bertujuan untuk merapikan portofolio dari agunan-agunan bermasalah, sehingga dapat berdampak baik terhadap kesehatan kinerja perbankan.
Hery menyatakan kondisi aset pembiayaan BSI saat ini tergolong sehat dan terjaga. Hal itu tercermin pada kinerja rasio non-performing financing (NPF) gross 2,36 persen dari total pembiayaan perseroan yang mencapai Rp 213,28 triliun per Maret 2023.
Lelang dilaksanakan mulai 8 Agustus hingga 9 September 2023. Total ada sebanyak 1.000 unit aset yang dilelang, terdiri atas aset berupa bangunan rumah, tanah, dan ruko yang tersebar di seluruh Indonesia. BSI juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin membeli aset ini melalui katalog lelang digital BSI.