REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga bawang putih dalam beberapa waktu terakhir dinilai disebabkan oleh sejumlah faktor. Hal itu yakni tingkat konsumsi dan produksi dalam negeri, harga di pasar global, serta prosedur impor yang dinilai berbelit. Hal itu dinilai menjadi pemicu kenaikan harga bawang putih di tahun ini sehingga diperlukan kebijakan untuk mengatasinya.
“Kenaikan ini sudah terjadi sejak Januari dan berlangsung hingga Juli 2023. Ada beberapa hal di balik kenaikan ini dan pemerintah perlu mengambil beberapa kebijakan untuk mengatasinya, termasuk memasukkannya ke daftar komoditas yang diatur dalam neraca komoditas,” ujar Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran.
Menurutnya, jika bawang putih menjadi produk yang diatur di dalam neraca komoditas maka sistem ini akan dapat memangkas persyaratan teknis dan administrasi sehingga penerbitan persetujuan impor dapat dipercepat. Sebagai akibatnya, impor dapat memenuhi kekosongan pasokan tepat waktu.
Data PIHPS menunjukkan bahwa bawang putih di pasar tradisional di seluruh Indonesia rata-rata dijual pada harga Rp 42.500 per kg. Harga pada Juli 2023 ini naik sebesar 7,73 persen dibandingkan harga bulan sebelumnya dan 44,80 persen lebih tinggi dari Juli 2022.
Kenaikan konsumsi bawang putih yang diperkirakan oleh Kementerian Pertanian mencapai rerata 1,38 persen per tahun tidak dibarengi dengan kenaikan produksi dalam negeri yang menurut Badan Pusat Statistik malah menurun dari 88.816 ton tahun 2019 menjadi 30.582 ton di 2022.
Tren penurunan ini akan terus berlanjut bahkan hingga 2023 seiring terjadinya penyempitan lahan tanam oleh petani. Banyak petani bawang putih dalam negeri yang berpindah dari menanam bawang putih ke tanaman lain yang lebih produktif.
Sebanyak 95 persen kebutuhan domestik bawang putih dipenuhi oleh impor. Sehingga, naiknya harga bawang putih di pasar internasional akan berdampak pada harga di Indonesia.
China, negara yang memasok 85,58 persen bawang putih yang diimpor Indonesia, melaporkan adanya kenaikan harga bawang putih yang disebabkan oleh musim hujan berkepanjangan. Terlambatnya realisasi impor juga turut mempengaruhi harga dalam beberapa bulan terakhir. Per Juli 2023, pemerintah telah mengeluarkan persetujuan impor (PI) untuk mengimpor bawang putih sebanyak 270.000 ton namun hingga Juli 2023, realisasinya baru sekitar 171.500 ton.
Pemerintah juga sebaiknya mengevaluasi kebijakan wajib tanam yang selain belum membuahkan hasil yang diharapkan tetapi juga membebani swasta dan memberikan akses modal yang lebih mudah kepada petani bawang putih. Sebagai alternatif, upaya untuk meningkatkan produksi bawang putih lokal bisa dilakukan melalui peningkatan produktivitas serta akses terhadap modal produksi. Hal ini akan menguntungkan produsen bawang putih lokal dalam jangka panjang serta mengatasi masalah keterbatasan lahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika