REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, membantah tudingan yang menyebut bahwa hilirisasi industri hanya menguntungkan bagi China. Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan oleh ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri.

"Gak betul kan sudah ada baca tulisan itu ya itu aja baca, kan ada angkanya di sana," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip pada Selasa (15/8/2023).

Luhut menyampaikan, data yang diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa negara mendapatkan keuntungan berkali lipat dari hilirisasi industri tersebut berasal dari kementeriannya. "Bukan sependapat (dengan Jokowi), kan kita yang feeding Pak Jokowi, jadi data itu. Dan Pak Jokowi gak mungkin kita beri data yang tidak benar," ucapnya.

Menurut Luhut, komentar yang disampaikan Faisal tersebut justru tak berdasarkan penghitungan data secara cermat. "Yang diberi tahu itu hanya iron steel yang 415 atau berapa itu, dia lupa sudah kita anu matte sudah ada terus kemudian hpal juga ada, banyak sekali produk lain yang tidak diketahui dia, sehingga data itu saja yang keluarkan itu," jelas Luhut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah pernyataan ekonom senior Indef Faisal Basri yang menyebut hilirisasi yang dilakukannya tak menguntungkan industri di dalam negeri. Jokowi menegaskan, hilirisasi industri justru memberikan keuntungan besar bagi negara.

"Ngitungnya gimana. Kalau itungan kita contoh saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah setahun kira-kira hanya Rp 17 triliun, setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi menjadi Rp 510 triliun," ujar Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Selatan, Kamis (10/8/2023).

Dia menjelaskan, pendapatan yang dihasilkan negara dari hasil pajak hilirisasi industri pun menjadi lebih tinggi. Selain itu, negara juga memperoleh pendapatan dari PPN, PPH badan, PPh karyawan, PPH perusahaan royalti bea ekspor, dan lain-lain.

"Bayangkan saja kita negara itu hanya mengambil pajak, mengambil pajak dari Rp 17 triliun sama mengambil pajak dari Rp 510 T lebih gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPH badan, PPH karyawan, PPH perusahaan royalti bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak semuanya ada di situ. Coba dihitung saja dari Rp 17 triliun sama Rp 510 triliun gede mana?" jelasnya.

Jokowi menegaskan, kontribusi hilirisasi industri terhadap produk domestik bruto (PDB) justru lebih besar. Pasalnya, ada nilai tambah yang dihasilkan dari hilirisasi bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika