PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendukung proses hukum dan siap bekerja sama dengan kepolisian mengenai dugaan keterlibatan oknum pegawai KAI dalam jaringan terorisme global ISIS. Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo menanggapi dengan positif apa yang dilakukan Densus 88 Antiteror yang menangkap oknum pegawainya inisial DE yang merupakan juru lansir, terkait keterlibatan terorisme.
"PT KAI mendukung kepolisian maupun aturan-aturan atau proses hukum. Kami juga akan selalu berkoordinasi dengan kepolisian," ujar Didiek kepada wartawan di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa.
Menurut Didiek, oknum pegawai KAI yang diduga terlibat jaringan terorisme dan ditangkap Densus 88 Antiteror itu merupakan juru lansir di Stasiun Jakarta Kota. "Kami juga sudah tegaskan dan menginstruksikan kepada masing-masing pimpinan unit harus mengetahui bawahannya langsung," ucap dia.
Didiek menambahkan, di internal PT KAI sejak 2018 juga sudah bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan memperpanjang perjanjian kerja sama pada September 2021 tentang sinergitas pencegahan paham radikal terorisme.
"Kerja sama dengan BNPT itu dalam rangka pencegahan terkait dengan terorisme di seluruh daerah operasi (Daop) kereta api. Ini untuk mencegah faham-faham radikalisme," tutur Didiek.
EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji juga menyampaikan siap bekerja sama dengan penyidik dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Agus juga mengatakan komitmen PT KAI tidak mentolerir tindakan yang bertentangan dengan hukum, terlebih pada kasus terorisme. Manajemen KAI akan menindak secara tegas karyawannya jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme.
"KAI berkomitmen untuk turut memberantas kejahatan terorisme di lingkungan perusahaan dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan nasionalisme, serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait," kata Agus.
Komisaris Utama (Komut) PT KAI ikut Said Aqil Siroj angkat suara terkait penangkapan karyawan KAI sebagai terduga teroris oleh Densus 88 di Bekasi, Jawa Barat. Said Aqil mengatakan, KAI tidak akan mentoleransi dan menyerahkan proses hukum terhadap salah satu oknum karyawan tersebut.
"Sebagai Komut, saya memastikan KAI dikelola oleh insan-insan KAI dengan sipirit keagamaan yang toleran, moderat dan mengimplementasi Akhlak sebagai nilai utama perusahaan, sebagai pedoman perilaku (individu) dan bermasyarakat," ujar Said Aqil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Secara korporasi, ucap dia, KAI dikelola oleh tenaga-tenaga profesional, memberi pelayanan terbaik pada masyarakat, budaya safety and security yang terukur. Oleh karenanya KAI, salah satu BUMN berkinerja sangat baik.
Said Aqil menilai peringatan keras ini harus dijadikan alarm sekaligus momentum untuk bersih-bersih. Terlebih, lanjutnya, infiltrasi atau penyusupan ke berbagai lembaga, ditengarai sudah menjadi strategi kelompok teroris, apakah Jama’ah Islamiyah (JI), Jama’ah Anshoru Daulah (JAD), secara jelas dalam berbagai jejak dan pengungkapan oleh Densus 88, terafiliasi dengan ISIS.
"PT KAI akan bekerja lebih kuat lagi dengan BNPT, Densus 88 dan menyerahkan proses hukum terhadap karyawan berinsial DE, terduga teroris," sambung dia.
Sebagai upaya untuk menangkal infiltrasi paham teroris, Said Aqil sampaikan, KAI yang telah bekerja sama dg BNPT sejak 2021 akan memperkuat kembali “Sinergitas Pencegahan Paham Radikal Terorisme” melalui program-program yang edukatif dan menjangkau seluruh leveling karyawan.
Menurut dia, informasi tentang terorisme harus diketahui masyarakat. Pasalnya, gerakan terorisme merupakan ancaman kejahatan sistemik yang dilaksanakan secara terstruktur dan terencana. Bagi Said Aqil, gerakan terorisme bergulir seiring dengan perkembangan zaman, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok teroris dengan cara gerakan secara transparan ataupun senyap.
Skema kejahatan terorisme saat ini cukup beragam, baik dalam skala gerakan konvensional maupun digital. Said Aqil menerangkan, pengalamannya memimpin PBNU hampir 11 tahun, di antaranya dalam menangkal radikalisasi beragama (cikal bakal menjadi teroris) maupun membangun diskursus keagamaan dengan lebih moderat dan toleran masih relevan untuk dia sampaikan.
"Saya mengajak jika kita benar-benar sepakat, benar-benar satu barisan ingin menghabisi jaringan terorisme, maka benihnya yang harus dihadapi. Karena benihnya sebagai pintu masuk yang harus kita tangkal dan menutup ruangnya," ucapnya.
Benih itu, ia sebut, di antaranya adalah gerakan salafisme-wahhabisme yang merupakan cikal bakal lahirnya radikalisme agama hingga pintu masuknya terorisme. Hal ini ditengarai bahwa faham tersebut tergolong sebagai ajaran ekstremisme dan benihnya harus dimusnahkan melalui langkah preventif dengan penguatan kebudayaan.
"Gerakan tersebut mempunyai misi besar, yaitu melaksanakan jihad khilafah islamiyah dan menginginkan Indonesia sebagai negara Islam yang bersyariat. Tentu tidak sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia dalam merajut keberagaman dari segmentasi agama, budaya, ras, suku dan bahasa," kata Said Aqil.
