REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perjalanan Aldi Taher untuk bisa menjadi anggota DPR RI masih panjang. Setelah persoalan terdaftar di dua partai tuntas, selanjutnya artis serba bisa itu harus bertarung dengan sejumlah politikus kawakan untuk memperebutkan kursi anggota dewan. 

Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, Aldi tercatat sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Perindo untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Dia mendapatkan nomor urut 2. 

Di Dapil Jawa Barat VII, tersedia 10 kursi anggota DPR yang bakal diperebutkan oleh Aldi dan seratus lebih bakal caleg lainnya dari 18 partai politik. Beberapa nama yang menjadi saingan Aldi adalah elite partai politik hingga anggota DPR pejawat. 

Salah satunya adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. Anggota DPR periode 2019-2024 itu maju kembali di Dapil Jawa Barat VII dengan nomor urut 1. 

Selain itu, ada politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka. Anggota DPR dua periode ini diusung PDIP untuk bertarung kembali di Dapil Jawa Barat VII dengan nomor urut 1. 

Ada juga nama Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustofa. Anggota DPR pejawat ini berbekal nomor urut 1 untuk berlaga di Dapil Jawa Barat VII. 

Mantan bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi juga terdaftar sebagai bakal caleg DPR di Dapil Jawa Barat VII. Dedi mendapatkan nomor urut 1 dari Partai Gerindra. 

Dalam sejumlah kesempatan wawancara, Aldi tampak tak ambil pusing soal kalkulasi potensi dirinya menang di dapil tersebut. Dia justru lebih banyak menyampaikan banyolan ketika ditanya alasan menjadi caleg dan ingin duduk di komisi berapa jika terpilih. 

Nama Aldi menjadi sorotan dalam Pemilu 2024 ini sebenarnya karena dia awalnya terdaftar ganda. Saat tahapan pendaftaran bakal caleg, Partai Bulan Bintang (PBB) mendaftarkan Aldi yang merupakan pengurus DPP PBB sebagai bakal caleg DPRD DKI Jakarta. Saat bersamaan, dia didaftarkan oleh Partai Perindo sebagai bakal caleg DPR RI. 

Padahal, regulasi pemilu hanya memperbolehkan seseorang terdaftar di satu partai politik, satu lembaga perwakilan, dan satu daerah pemilihan (dapil). Kepastian soal Aldi tidak lagi terdaftar ganda diketahui setelah KPU RI mengumumkan DCS Anggota DPR pada Sabtu (19/8/2023) dan KPU DKI Jakarta mempublikasikan DCS Anggota DPRD DKI Jakarta pada hari yang sama. Di DCS Anggota DPRD DKI, nama Aldi Taher sudah tidak ada. 

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, secara keseluruhan, pada awalnya terdapat  107 bakal caleg DPR yang terdaftar ganda internal alias diajukan di sejumlah dapil atau sejumlah lembaga legislatif oleh satu partai politik. Terdapat pula 186 bakal caleg ganda eksternal alias dicalonkan oleh dua partai politik sekaligus. Ada juga empat bakal caleg DPR yang terdaftar sekaligus sebagai bakal calon anggota DPD. 

Setelah KPU melakukan verifikasi dan partai politik melakukan perbaikan, kata Idham, semua nama terdaftar ganda sudah dihapus. Dengan demikian, satu nama hanya terdaftar sebagai bakal caleg di satu dapil, satu lembaga legislatif, dan satu partai politik. 

"Kami pastikan nanti dalam pengumuman DCS sudah tidak ada yang ganda lagi," kata Idham saat konferensi pers penetapan DCS Anggota DPR di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, dikutip Senin (21/8/2023).

Ikuti Whatsapp Channel Republika