REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemprov DIY menggelontorkan dana sebesar Rp 29 miliar untuk program rumah tidak layak huni (RTLH). Sebanyak 435 RTLH akan dibangun pada tahun ini melalui Dana Keistimewaan (Danais).

Menurut Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan, DIY Aris Eko Nugroho, anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan RTLH dan RTLH terintegrasi sepanjang 2023.

"Anggaran Rp 29 miliar tersebut baru digunakan untuk RTLH dan RTLH terintegrasi. Belum ke arah rehabilitasi RTLH, tahun ini baru dikaji untuk rehabilitasi," ujar Paniradya Pati kepada Republika, Senin (28/8/2023).

Adapun jumlah RTLH yang akan dibangun yaitu sebanyak 410 unit, sedangkan RTLH terintegrasi sebanyak 25 unit rumah. RTLH tersebut akan dibangun dengan arsitektur khas Jogja. Lokasinya tersebar di seluruh DIY.

Untuk RTLH terintegrasi dibangun di dua kalurahan di Kabupaten Bantul yakni Kalurahan Wukirsari dan Karangtengah, sedangkan di Kabupaten Gunungkidul di kalurahan Karangmojo.

Ia menjelaskan, pembangunan RTLH terintegrasi dilakukan berdasarkan usulan dan kajian dinas teknis. Pada RTLH terintegrasi tidak hanya dibangun rumah, namun juga fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan aspek lingkungan, baik jalan, kebutuhan air, listrik maupun pengelolaan sampah.

"Contoh Karangtengah tidak ada pendanaan untuk sampah karena ada TPST3R-nya," imbuhnya.

Ia memaparkan, usulan lokasi RTLH sesuai regulasi yang ada, bisa melalui kalurahan, kabupaten hingga dikonsepkan OPD DI Yogyakarta yang telah dikoordinasikan. Pembangunan RTLH diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya. Pada tahun lalu sebanyak 40 unit rumah dibangun dengan anggaran sebesar Rp 2 miliar.

Sementara itu untuk tahun depan, pihaknya masih belum dapat memastikan berapa jumlah anggarannya. "Harapannya ada keberlanjutan, tergantung kemampuan keuangan," katanya.