REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek pembangunan ibu kota baru atau Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki potensi dampak besar terhadap lingkungan, termasuk berkurangnya kawasan hutan dan penurunan kualitas ekosistem. Dalam situasi seperti itu, penting untuk memahami peran perempuan Dayak dalam pelestarian hutan dan bagaimana dapat berkontribusi dalam merancang rencana pembangunan yang berkelanjutan.

"Ini semakin penting mengingat pencapaian 20 tahun Social Forestry perlu ditindaklanjuti. Kami meminta pemerintah dan Otorita IKN agar dalam melaksanakan pembangunannnya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, harus diselaraskan dengan situasi dan kondisi sosial budaya lokal dan adat istiadat suku setempat dalam hal ini dayak," ujar Ketua Umum Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) Nyelong Inga Simon selepas FGD bersama Lemhanas RI yang mengusung tema ‘Pemberdayaan Perempuan Dayak: Menjaga Kelestarian Hutan Dalam Rangka Pembangunan IKN’ di Lemhanas RI, Kamis (31/8/2023).

Nyelong Inga Simon selaku Ketua Umum LPDN dalam hal ini mendukung pembangunan ibu kota baru di Bumi Borneo. Namun ia meminta pembangunannya tak mengusik hutan yang notabene sebagai sumber kehidupan bagi suku Dayak.

“Jika hutan itu punah, maka punahlah segala budaya dan sumber makanan orang Dayak,” jelas Inga.