REPUBLIKA.CO.ID,BEIJING -- Cina bersedia menyelesaikan perselisihan maritim yang memanas dengan negara-negara tetangga melalui dialog. Cina sebelumnya merilis peta nasional 2023 yang memicu penolakan dari banyak negara tetangga, termasuk Malaysia, Filipina, Vietnam, dan India.
“Cina selalu bersedia menyelesaikan perbedaan melalui dialog dengan negara-negara terkait dan mencari cara efektif untuk mengelola situasi maritim,” kata Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi seperti dikutip oleh media yang berafiliasi dengan pemerintah Cina Global Times pada Ahad (3/9/2023).
Tawaran tersebut diketahui dari pidato Wang di Global Town Hall 2023 melalui tautan video pada Sabtu (2/9/2023). Pernyataannya ini muncul beberapa hari setelah Cina merilis peta barunya “Peta Standar Cina Edisi 2023”.
Peta garis berbentuk U yang terkenal di Cina mencakup sekitar 90 persen Laut Cina Selatan. Jalur perairan ini sangat diperebutkan di dunia dan sumber perdagangan senilai lebih dari tiga triliun dolar AS berputar setiap tahunnya.
"Upaya kekuatan tertentu di luar kawasan untuk merusak perdamaian di Laut Cina Selatan tidak akan berhasil,” kata Wang lebih lanjut dikutip dari Anadolu Agency.
Sejalan dengan konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung, Wang bercermin, krisis Ukraina tidak boleh terulang di Asia. Dia menegaskan keamanan regional harus ditingkatkan melalui dialog dan kerja sama.
Malaysia mengatakan sebelumnya, bahwa tidak mengakui klaim Cina di Laut Cina Selatan yang disengketakan sebagaimana diuraikan dalam peta baru yang dirilis. Menurut Kementerian Luar Negeri negara Asia Tenggara tersebut, peta itu mencakup wilayah maritim Malaysia dan peta tersebut tidak memiliki efek mengikat terhadap Malaysia.
Sedangkan New Delhi mengatakan, sikap Beijing dalam mengklaim wilayahnya adalah kebiasaan lama. "Langkah-langkah pihak Cina seperti itu hanya mempersulit penyelesaian masalah perbatasan," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri India Arindam Bagchi.
Vietnam mengatakan, penerbitan peta serta klaim sembilan garis putus-putus Cina menunjukkan pelanggaran kedaulatannya. Peta Cina itu pun harus dianggap batal karena melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika