REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan sulit mengembangkan sistem perizinan berusaha Online Single Submission (OSS). Itu karena tambahan anggaran yang diminta Kementerian Investasi sebesar Rp 800 miliar tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kami ajukan tambahan Rp 800 miliar untuk OSS, namun karena tidak ada tambahan, ini semua akan menjadi tema-tema kata-kata indah saja. Tidak bisa kita mewujudkan itu dengan baik," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, seperti dipantau Republika, Senin (4/9/2023).

OSS, tegasnya, tidak akan bisa disempurnakan karena anggaran yang terbatas. Ia mengibaratkannya seperti dua jenis mobil.

"Avanza jangan disuruh jalan 160 kilometer per jam. Kalau dengan mercy pasti nyaman dan licin," tutur dia.

Perlu diketahui, pagu anggaran 2024 untuk Kementerian Investasi atau BKPM yang disetujui sekitar Rp 1,2 triliun. Angka tersebut tidak berbeda jauh dengan pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) yang sebesar Rp 1,4 triliun.

Bahlil mengaku heran mengapa dua kementerian tersebut mendapat anggaran kecil, padahal sering disebut-sebut saat kampanye. "Memang nasib saya dengan Pak Teten (Menkop UKM Teten Masduki) beda-beda tipis. Pak Teten Rp 1,4 triliun, saya Rp 1,2 triliun," kata dia.

Bahlil mengatakan, penasaran dengan skema perhitungan anggaran negara. Itu karena menurutnya anggaran dua kementerian ini tak sebanding dengan beban yang ditanggung.

"Beban dikasih tinggi, politik keuangannya tidak berbanding lurus dengan beban. Saya tidak tahu ada apa, saya kangen juga belajar sistem keuangan yang dibangun. Ini mungkin ada teori baru," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika