REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Insiden robohnya atap bangunan Rusunawa Marunda di Jakarta Utara pada Rabu (30/8/2023) harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Legislator meminta peremajaan rusunawa di Jakarta menjadi salah satu prioritas dalam APBD 2024. 

"Anggaran untuk perumahan rakyat ini harus kita (Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta) bicarakan dengan serius untuk APBD 2024," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli atau MTZ kepada wartawan, Selasa (5/9/2023). 

MTZ mengatakan bahwa banyak rusunawa di Jakarta yang sudah tidak layak huni karena bangunannya yang sudah tua dan rusak, sehingga berbahaya bagi para penghuni rusunawa. Kondisi rusunawa yang tidak layak huni menurutnya terjadi di banyak rusunawa di Jakarta sehingga perlu untuk lebih diperhatikan.

"Selain rusun di Marunda, ada juga rusun di Pulogadung, Cakung, dan lain-lain. Saya harap Pemda DKI segera merenovasi rusun-rusun tersebut, atau mungkin bisa diremajakan alias dibongkar dan dibangun rusun baru," jelas dia. 

MTZ melanjutkan, selama renovasi dan peremajaan, para penghuni juga harus diberi tempat tinggal sementara yang layak. Nantinya, ketika rampung direvitalisasi dan dilakukan peremajaan, bisa kembali ke rusunawanya dengan kondisi bangunan yang lebih layak huni. 

Sebelumnya diketahui, insiden robohnya atap bangunan Rusunawa Marunda terjadi pada Rabu (30/8/2023) pukul 21.10 WIB, yakni di Blok C5, tepatnya di sekitar halaman belakang. Pelaksanan Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum mengungkapkan bahwa robohnya atap bangunan itu akibat sudah tidak layak huni. 

"Sesuai hasil penelitian BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) bahwa bangunan tersebut sudah tidak layak," kata Retno saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (4/9/2023). 

Retno menuturkan, pada Kamis (31/9/2023) sudah dilakukan sosialisasi kepada warga untuk segera pindah ke Rusunawa Nagrak. Sejumlah warga sudah mengangkut barang-barangnya secara bertahap. 

Berdasarkan catatannya, jumlah warga Blok C Rusunawa Marunda sebanyak 451 kepala keluarga (KK). Ratusan KK itulah yang ditempatkan sementara di Rusunawa Nagrak. 

Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) II DPRKP DKI Jakarta Uye Yayat Dimyati menuturkan bahwa memang beberapa lokasi bangunan sudah sangat berbahaya. Uye menyebut sosialisasi untuk relokasi itu sudah dilaksanakan pada Maret 2022 lalu, namun sempat tertunda karena adanya lonjakan kasus Covid-19 dan Rusunawa Nagrak sendiri digunakan sebagai lokasi isolasi pasien Covid-19.

"Sudah dari tahun lalu kita plan, warga yang sebagian sulit dipindah. Yang sekarang lebih tegas karena mengutamakan keselamatan jiwa," kata Uye.

Ikuti Whatsapp Channel Republika