REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengajukan tambahan penyertaan modal negara sebesar Rp 4,51 triliun pada tahun ini. Dana tambahan tersebut akan diberikan kepada tiga BUMN, yaitu PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), dan PT Bina Karya (Persero).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyertaan modal negara untuk tiga BUMN tersebut berasal dari cadangan pembiayaan investasi. “Tambahan PMN kepada BUMN tahun 2023 sebesar Rp 4,51 triliun. PMN tersebut berasal dari cadangan pembiayaan investasi,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (12/9/2023).
Sri Mulyani menjelaskan penyertaan modal negara kepada Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar Rp 3 triliun akan digunakan untuk memperkuat permodalan PT Asuransi Jiwa IFG.
“Untuk memperkuat modal Asuransi Jiwa IFG sekaligus untuk menerima pengalihan portofolio Asuransi Jiwasraya,” jelasnya.
Kemudian penyertaan modal negara kepada Aviasi Pariwisata Indonesia sebesar Rp 1,01 triliun akan digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
“Modal juga akan digunakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur oleh HIN,” ucapnya.
Terakhir penyertaan modal negara kepada Bina Karya sebesar Rp 500 miliar akan digunakan belanja modal untuk mendukung penugasan dalam membangun Ibu Kota Negara dan sektor telekomunikasi dan infrastruktur dasar.
“Ini adalah BUMN yang nanti dikonversi menjadi milik badan usaha otoritas IKN, sekaligus merupakan bentuk PMN capex pertama di dalam rangka BUMN yang nanti dikelola otoritas IKN bisa melakukan kegiatan-kegiatan termasuk kerja sama dengan swasta,” ucapnya.
Selain itu, dalam APBN 2023 pemerintah sudah mengalokasikan penyertaan modal negara bentuk tunai senilai Rp 42,82 triliun. Adapun rincian kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp 1,530 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp 28,884 triliun, PT Len Industri (Persero) Rp 1,754 triliun, PT PLN (Persero) Rp 10 triliun, dan Airnav Indonesia Rp 659,19 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika