REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan paket tarif (bundling) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar Rp300 ribu per penumpang, termasuk layanan transportasi kereta ringan LRT dan kereta api pengumpan (feeder). "Kita sih mengusulkan Rp300 ribu, sudah dengan feeder, LRT. Tapi kan masih kita diskusikan dengan PT KAI dan LRT," kata Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Rabu (13/9/2023), di sela uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dwiyana mengatakan, untuk tarif kereta cepat saja, tanpa feeder dan LRT, diusulkan sebesar Rp 250 ribu per penumpang untuk kelas premium ekonomi. Selain dua kategori tiket itu, KCIC juga mengusulkan tarif dinamis (dynamic pricing) untuk kelas utama dan kelas bisnis.
"Soalnya kan first class dan business class kan pasti kita menggunakan dynamic pricing. Karena segmennya kan berbeda, segmented lah kalau itu," kata Dwiyana.
Semua golongan tarif yang dikemukakan KCIC tersebut masih bersifat usulan. KCIC masih terus membahas besaran tarif kereta cepat bersama Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti PT LRT Jakarta. Pemerintah menargetkan peluncuran kereta cepat Jakarta-Bandung pada 1 Oktober 2023.
Setelah uji coba pada Selasa ini, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tak akan memberikan subsidi untuk tiket kereta cepat.
"Tidak ada subsidi," kata Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.
Walaupun tanpa adanya subsidi berpotensi membuat harga tiket mahal, Jokowi mengatakan tarif akan benar-benar diperhitungkan agar transportasi ini mampu menarik masyarakat.
"Semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya. Mestinya. Tapi apapun yang paling penting, kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal, baik itu kereta cepat, MRT, LRT, bus," ujar Jokowi.
Presiden mengharapkan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung dapat mendorong masyarakat berpindah ke transportasi massal sehingga menurunkan tingkat kemacetan dan polusi udara.
"Kemacetan di jalan bisa dikurangi, polusi bisa dikurangi. Arahnya ke situ karena setiap tahun kita kehilangan, karena macet di Jabodetabek dan Bandung itu sudah lebih dari (kerugian ekonomi karena macet) Rp100 triliun," ujar Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika