REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Surabaya berhasil menekan laju inflasi Surabaya pada Agustus 2023. Operasi pasar, penyederhanaan rantai distribusi, hingga subsidi transportasi pada barang kebutuhan pokok (bapok) menjadi salah satu jurus dari sekian jurus yang dilakukan oleh TPID Kota Surabaya dalam menekan laju inflasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2023, di Kota Surabaya terjadi inflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,76, dan angka ini sudah menurun karena pada bulan Juli 2023 masih sebesar 0,15 persen. Sedangkan inflasi year on year (y-on-y) sebesar 4,33 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,76, dan angka ini sudah menurun karena pada bulan Juli 2023 masih sebesar 4,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,6.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur karena inflasi Surabaya terkendali dan cenderung turun. Menurutnya, laju inflasi cenderung terkendali akibat komoditas yang mengalami inflasi tidak terlalu signifikan kenaikannya dibanding komoditas yang mengalami penurunan harga.
"Komoditas bapok yang meningkat harganya masih dapat dikontrol melalui operasi pasar dan penyederhanaan rantai distribusi. Selanjutnya adalah rutin melakukan pemantauan dan pengawasan harga di pasar," kata Wali Kota Eri beberapa waktu lalu.
Menurutnya, komoditas yang menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di seluruh kabupaten/kota berdasarkan IHK di Provinsi Jawa Timur adalah beras. Namun, harga beras di Kota Surabaya masih berada di bawah HET (harga eceran tertinggi) dibandingkan di daerah lain yang sudah mengalami kenaikan.
“Jadi, sekarang ini harga dasar dari Bulog sudah naik, sehingga tidak mungkin tidak naik harganya di sejumlah daerah. Nah, di Surabaya kita menjaga harganya itu, kita menyubsidi ongkos transportasinya, sehingga harga dari Bulog itu tidak berubah sampai di tempat pedagang jualan, sehingga naiknya tidak terlalu tinggi,” kata dia.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga bekerjasama dengan daerah-daerah lainnya untuk memenuhi sejumlah kebutuhan pokok di Surabaya. Meskipun sudah menjalin kerja sama, tidak mungkin Surabaya mensubsidi pupuknya, karena memang tidak diperbolehkan.
“Namun, yang bisa disubsidi adalah ongkos transportasinya, sehingga harganya tidak terlalu tinggi ketika dijual oleh pedagang,” ujarnya.
Di samping itu, Pemkot Surabaya juga melakukan pemenuhan suplai komoditas barang kebutuhan pokok langsung dari kelompok tani kepada para pedagang pasar.
Melalui cara ini, harga komoditasnya lebih terjangkau, sehingga kenaikan maupun penurunan harga komoditas tersebut dapat tetap terkendali. "Selanjutnya, pelibatan Bulog juga tetap diprioritaskan dalam operasi pasar komoditas beras agar harganya tetap stabil. Kolaborasi dan konsolidasi dengan berbagai stakeholder juga tetap dilakukan agar laju inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Yakni, melakukan pemantauan dan pengawasan harga yang ada di pasar," katanya.
Sementara itu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji menjelaskan bahwa secara garis besar TPID Kota Surabaya menggunakan strategi 4K dalam upaya pengendalian inflasi Surabaya. 4K itu adalah menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
Agus lalu menjelaskan secara terperinci strategi 4K itu. Pertama, Keterjangkauan Harga. Dalam hal ini, Pemkot Surabaya sudah menggelar Operasi Pasar, Pasar Murah dan juga Gerakan Pangan Murah. Bahkan, pada bulan September ini, ia memastikan pihaknya akan melakukan operasi pasar dengan mendistribusikan sebanyak 52 ton beras SPHP perminggu ke pasar-pasar utama di Surabaya. Ada pula distribusi minyak goreng merek Minyakita sebanyak 114 ribu liter selama September.
Sedangkan untuk Pasar Murah, pemkot menggelar rutin 4 lokasi di setiap minggunya dengan menyediakan komoditas beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam serta produk makanan olahan lainnya dengan menjual harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran. Rencana ke depan, Gerakan Pangan Murah digelar sebulan sekali di beberapa lokasi sekaligus. Ke depannya, Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah ini akan digabung supaya lebih luas jangkauannya.
“Selain itu, kita juga melakukan pemantauan harga ke pasar-pasar di Surabaya. Jadi, ada monitoring dan evaluasi perkembangan harga yang terus kami lakukan,” kata dia.
Kedua, Ketersediaan Pasokan. Dalam hal ini, Pemkot Surabaya rutin melakukan pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok melalui aplikasi dan ditindaklanjuti juga dengan survei ke pasar-pasar di Surabaya. Pemkot juga menggalakkan gerakan menanam di lahan aset Pemkot Surabaya, di pekarangan warga, lahan petani konvensional, dan lahan petani pembudi daya/petani perkotaan.
“Kita juga berkoordinasi dengan sejumlah daerah penghasil komoditas strategis di Jawa Timur,” katanya.
Ketiga, Kelancaran Distribusi. Demi menjaga kelancaran distribusi, Pemkot Surabaya melakukan penyederhanaan rantai distribusi hingga mensubsidi transportasi penyaluran barang kebutuhan pokok. Keempat, Komunikasi Yang Efektif. Dalam hal ini, pemkot selalu rutin melakukan rapat koordinasi dan evaluasi untuk mengendalikan inflasi Surabaya, sehingga apabila ditemukan sedikit kenaikan harga, pemkot langsung melakukan langkah-langkah konkret hasil dari rapat koordinasi dan evaluasi itu.
“Melalui berbagai cara itu, kami bersyukur saat ini harga bahan pokok di Kota Surabaya dalam kondisi stabil dan tidak terjadi fluktuasi kenaikan yang tajam serta dapat dikatakan hampir sama dengan harga rata-rata di seluruh Jatim. Alhamdulillah juga stok ketersediaan bahan pangan di Kota Surabaya sampai saat ini aman dan terkendali, terutama komoditas beras karena kita bekerjasama dengan banyak pihak,” ujarnya. ADV
Ikuti Whatsapp Channel Republika