REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para peternak yang tergabung ke dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) meminta DPR RI untuk membentuk panita kerja atau panja dalam menangani masalah perunggasan Tanah Air yang tak kunjung usai. Sekretaris Jenderal Pinsar, Mukhlis, mengatakan, masalah yang dihadapi peternak unggas mandiri baik broiler maupun layer kerap berulang tanpa ada solusi konkret dari pemerintah. Pihaknya pun meminta bantuan DPR agar turun tangan. 

“Karena problematika di perunggasan tidak selesai, mohon kiranya dibentuk Panja untuk bahas implementasi dari pertemuan-pertemuan itu bisa kami rasakan,” kata Mukhlis dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi IV DPR, Senin (18/9/2023). 

Panja merupakan unit kerja sementara yang dibentuk oleh dewan dalam menangani masalah spesifik tertentu yang butuh pendalaman. Berbagai persoalan sebelumnya seperti dalam masalah kelangkaan pupuk juga dibentuk panja oleh DPR. 

Seperti diketahui, masalah perunggasan yang dihadapi para peternak broiler tak pernah jauh dari persoalan oversuplai dan menyebabkan anjloknya harga. Harga ayam potong yang diterima peternak kerap di bawah dari biaya produksi bahkan jauh dari acuan harga yang ditetapkan pemerintah. 

Pada saat bersamaan, peternak broiler juga dihadapkan pada fluktuasi harga pakan hingga bibit ayam atau day old chick (DOC) yang digunakan untuk budidaya. 

“Yang jelas, peternak mandiri yang ada saat ini tergencet karena integrator yang ngawur. Kementan sendiri mereka tidak punya data. Datanya ngawur, ini berkali kali kita sampaikan, demo juga berkali-kali,” kata Ketua Pinsar Jawa Tengah, Pardjuni. 

Ia mengatakan, sejak 2019 masalah anjloknya harga tak pernah tuntas. Pardjuni menyebut ini disebabkan karena integrator atau perusahaan unggas terintegrasi yang mulai menguasai pasar dan menekan usaha peternak kecil. 

“Ayam broiler itu umurnya hanya 35 hari, tapi tidak terselesaikan sampai lima tahun lebih,” katanya. 

Alasan masalah tak usai karena....