REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov saling menghindar berada dalam satu ruangan saat keduanya menghadiri sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Rabu (20/9/2023).
Zelenskyy, yang pertama kali hadir secara langsung di ruang sidang Dewan Keamanan di New York sejak Rusia menginvasi Ukraina Februari 2022, menyerukan pencabutan hak veto Rusia sebagai salah satu dari lima anggota tetap dewan tersebut.
Zelenskyy juga mendesak agar Dewan Keamanan direformasi untuk mengatasi 'kebuntuan'. Dia menekankan bahwa komposisi lima anggota tetap DK PBB --yang juga terdiri atas Inggris, Cina, Prancis, dan Amerika Serikat-- tidak mencerminkan realitas dunia saat ini.
Saat Zelenskyy menyatakan bahwa Dewan Keamanan tidak dapat membantu menghentikan perang karena semua upaya diveto oleh agresor, delegasi Rusia hadir dalam ruangan tersebut, tetapi tanpa Lavrov.
Zelenskyy mengusulkan status keanggotaan sebuah negara dalam Dewan Keamanan harus ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu ketika negara tersebut mengagresi negara lain yang melanggar Piagam PBB.
Zelenskyy, yang meninggalkan ruangan sebelum Lavrov muncul, menilai bahwa komposisi negara-negara dalam DK PBB tidak adil sehingga keanggotaan dewan tersebut diperluas untuk merangkul lebih banyak negara, seperti India dan Jepang.
Debat terbuka Sidang Majelis Umum PBB dihadiri oleh para pemimpin dan menteri luar negeri, termasuk Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Kishida, yang duduk di sebelah Zelenskyy, juga mendesak reformasi Dewan Keamanan PBB guna memperluas keterwakilan negara dalam badan itu.
"Dewan Keamanan harus diperluas, baik untuk keanggotaan tetap maupun tetap, agar lebih mencerminkan realitas dunia saat ini, termasuk Afrika," ujar Kishida.
Lavrov memasuki ruangan sekitar dua jam setelah debat dimulai. Dalam pidatonya, dia menyampaikan pernyataan panjang yang membenarkan tindakan Rusia terhadap Ukraina.
Lavrov menuding Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya telah ikut campur urusan dalam negerinya, dan mengklaim bahwa Rusia telah memenuhi kewajibannya dalam Piagam PBB.
Dia mengatakan Barat secara selektif telah menyalahgunakan norma dan prinsip-prinsip Piagam PBB dalam upaya memenuhi kepentingan geopolitiknya.
Tepat sebelum pidato Lavrov, Blinken lebih dulu mendapat giliran menyampaikan pernyataannya. Dia menekankan bahwa Rusia telah "menghancurkan prinsip-prinsip utama" semua aturan internasional selama lebih dari satu setengah tahun.
"Sulit membayangkan sebuah negara yang menunjukkan penghinaan terhadap PBB ... dan ini dilakukan oleh sebuah negara yang memiliki kursi tetap dalam dewan ini," kata Blinken.
