REPUBLIKA.CO.ID, AKARTA -- Wacana menduetkan capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo kembali mencuat. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menjelaskan, masuknya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo dilakukan tanpa syarat.
Dia menekankan, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai capres yang diusung untuk menentukan cawapresnya. Namun, Kamhar tidak bisa memprediksi dinamika politik kemudian hari jika memang terjadi pasangan Prabowo-Ganjar.
"Kita lihat nanti. Dalam politik tak ada yang tak mungkin. Termasuk jika kemudian kehendak sejarah mengerucut pada pasangan Prabowo-Ganjar," kata Kamhar kepada Republika.co.id di Jakarta, Jumat (22/9/2023).
Dia menekankan, tindakan dan pilihan yang dilakukan dalam politik itu berbasis rasionalitas untuk kepentingan kontestasi, yaitu kemenangan. Termasuk, lanjut Kamhar, dari kontestasi pemilihan umum seperti pilpres.
Kamhar mengingatkan, jalan memperoleh mandat untuk berkuasa tidak lain dengan meraih kemenangan. Maka dari itu, ia menilai, silaturahim dan komunikasi politik lintas partai sebaiknya senantiasa terjaga. "Komunikasi politik lintas partai dan antar putra-putri terbaik bangsa itu menjadi kunci," ujar Kamhar.
Wacana Ganjar berpasangan dengan Prabowo semakin ramai dibicarakan usai Ketua DPP PDIP Puan Maharani, mengaku masih membuka peluang itu. Menurut dia, semuanya dalam politik masih mungkin terjadi.
Setelah deklarasi dukungan untuk Prabowo, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah pula mengomentari itu. AHY turut menyerahkan penentuan cawapres Prabowo kepada ketum yang tergabung dalam KIM.
Namun, AHY menekankan, mereka ingin untuk saat ini KIM fokus kepada meningkatkan kekompakan. Dia mengingatkan, masih ada tahapan-tahapan penting yang harus dilalui seperti menentukan cawapres untuk Prabowo.
"Simulasi atau kemungkinan-kemungkinan itu memang bisa banyak sekali, tapi saya tidak ingin mengomentari terlalu jauh," kata AHY di Jakarta, Kamis (21/9/2023) malam WIB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika