REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengadaan jaringan 5G di Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri. Country Manager Paloalto, Adi Rusli menyarankan, pemerintah Indonesia bisa fokus dulu pada pemerataan 4G ke daerah-daerah terpencil.
“Dari sisi 5G, it’s good, tapi realitas di Indonesia, seperti di sini (Hotel Raffles Ciputra World) di basement, sinyal masih hilang. Kemudian di tempat tertentu Indonesia masih banyak blankspot,” ucap Adi dalam konferensi pers di Hotel Raffles Jakarta, belum lama ini.
Sinyal 5G mungkin akan membantu lebih melancarkan koneksi jaringan. Tapi fakta bahwa 80 persen konektivitas yang dibangun pemerintah maupun swasta belum menyentuh daerah terpencil, khususnya jaringan 4G ini, Adi lebih menyarankan untuk fokus dulu memeratakan jaringan 4G agar ketika berada di pelosok pun sinyal tetap aman.
“Kenapa tidak akselerasi 4G dulu saja? Paling tidak memberikan kemerataan, dari situ, baru kita melangkah ke langkah selanjutnya,” ucap Adi, yang juga menjelaskan bahwa BTS 4G lebih mudah dipasang, dibandingkan BTS 5G yang harus dipasang berdekatan.
Karena dipasang berdekatan, memasang BTS 5G ini membutuhkan biaya yang lebih mahal dan waktu yang lebih lama. Hal ini yang membuat Adi menyarankan untuk pemerintah Indonesia memeratakan 4G dulu saja.
Apalagi survei yang dilakukan Palo Alto Networks secara daring pada April 2023, menyebutkan bahwa mayoritas bisnis mengaku sedang mengerjakan strategi 5G (88 persen), tetapi mereka khawatir tentang pengamanan data 5G dan lapisan aplikasi.
Menurut Adi, jika perbaikan jaringan 4G sudah merata dan lebih baik lagi, baru kemudian bisa menjalankan keamanan siber yang lebih kuat lagi. Ia juga berharap para pemangku kepentingan juga bisa dengan cepat mengukur risiko dari kejahatan siber sebelum diserang, dan segera ambil langkah untuk membentengi data dengan keamanan siber.
Namun hasil survei juga menyebutkan, 63 persen organisasi di Indonesia meningkatkan anggaran keamanan siber mereka untuk 2023, dengan 30 persen melaporkan peningkatan lebih dari setengah anggaran dibanding 2022.
Dan digitalisasi merupakan pendorong utama peningkatan anggaran keamanan siber, dengan 75 persen organisasi di Indonesia mengalokasikan anggaran mereka untuk aspek tersebut, menjadikannya yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika