REPUBLIKA.CO.ID, BUDAPEST – Pemerintah Hungaria mengatakan tidak akan pernah mendukung sanksi yang menargetkan sektor energi nuklir Rusia. Budapest menyebut, sanksi semacam itu bertentangan dengan kepentingannya dan melemahkan posisi Eropa dalam persaingan dengan Amerika Serikat (AS).
“Hungaria tidak pernah mendukung sanksi apa pun yang dapat menghambat kerja sama nuklir dengan Rusia. Kami tidak akan pernah mendukung sanksi tersebut karena akan bertentangan dengan kepentingan nasional kami,” kata Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto saat menghadiri sidang General Conference International Atomic Energy Agency (IAEA) ke-67 di Wina, Austria, dilaporkan kantor berita Rusia, TASS, Senin (25/9/2023).
Dia menambahkan, Hungaria menentang sanksi apa pun terkait teknologi nuklir, bahan bakar, konstruksi, atau pengoperasian energi nuklir. “Kami percaya sanksi Eropa dalam bidang ini tidak diperlukan, mengingat fakta AS membeli uranium dua kali lebih banyak dari Rusia pada paruh pertama tahun ini dibandingkan tahun lalu,” ucap Szijjarto.
Dalam General Conference IAEA di Wina, pemimpin perusahaan nuklir negara Rusia (Rosatom), Alexei Likhachev, melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi. Mereka sepakat melanjutkan komunikasi sebagai bagian dari hubungan kerja kedua lembaga. “CEO Rosatom Alexei Likhachev bertemu Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi di sela-sela Konferensi Umum IAEA ke-67. Kedua pihak sepakat untuk terus memelihara kontak kerja rutin,” kata layanan pers Rosatom, Senin lalu.
Dalam pertemuannya Likhachev dan Grossi sempat membahas tentang keselamatan nuklir dan fisik di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Zaporizhzhia, yakni PLTN terbesar di Eropa. Area di sekitar PLTN tersebut diketahui sempat menjadi medan pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina.
Kepada Grossi, Likhachev berjanji, pihak Rusia akan terus menciptakan kondisi untuk memastikan kehadiran IAEA di PLTN Zaporizhzhia. Likhachev juga menyampaikan kepada Grossi tentang upaya Rusia mengembangkan lingkungan sosial Energodar dan menormalisasi kehidupan di kota tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika