REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta platform Tiktok tidak melawan keputusan pemerintah. Bahlil menduga Tiktok berupaya menggerakkan pemengaruh atau influencer untuk menentang Revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

"Saya tahu, Tiktok ini mulai main-main dengan mempergunakan saudara-saudara kita oknum influencer, kemudian saudara-saudara kita UMKM seolah-olah terzhalimi," ujar Bahlil dikutip Kamis (28/9/2023).

Sebab itu, dia meminta platform media sosial itu untuk tidak berbuat demikian. Terlebih, TikTok bukan berasal dari Indonesia. Menurut Bahlil, Indonesia sudah terlalu baik dengan Tiktok, tidak seperti negara lain, yang bahkan tidak memberikan izin kepada mereka untuk beroperasi.

"Tiktok jangan main begitulah. Apalagi kantor kau bukan di negara ini. Kita (Indonesia) terlalu baik, Tiktok itu di India tidak diizinka. Jadi kalau kita mau menerbitkan aturan jangan pula ada gerakan tambahan," kata dia.