REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya soal jangan pilih capres yang mempolitisasi agama. Hal itu disampaikan Yaqut usai wakil ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hendak mendisiplinkan dirinya.
Yaqut menjelaskan, agama memang tidak boleh dipolitisasi atau digunakan untuk berpolitik. Agama seharusnya menjiwai perilaku aktor politik, bukan untuk mendulang suara.
"Masa begini ini (pernyataan jangan politisasi agama) merasa tertekan. Saya tidak mencabut pernyataan tersebut" kata Yaqut kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).
Yaqut juga enggan mencabut pernyataan soal jangan memilih capres yang hanya bermulut manis. Sebab, kata dia, memilih pemimpin memang harus didasarkan pada hal-hal yang rasional, bukan hanya tampilan fisik.
"Mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin agar jangan hanya terpesona dengan janji-janji, dengan mulut manis, mencabut itu saya tidak mau," kata Ketua Ansor NU itu.
Yaqut menegaskan, meski dijatuhi sanksi disiplin oleh PKB, ia tetap tidak akan mencabut pernyataan tersebut. Dia mempersilahkan saja pimpinan PKB mendisiplinkan dirinya. "Saya tidak akan mencabut, ya. Ini untuk bangsa dan negara," ujarnya menegaskan.
Permasalahan ini bermula ketika Yaqut menyampaikan sambutan dalam acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, Jumat (29/9/2023). Dalam acara umat Budha itu, Yaqut mengingatkan hadirin agar tidak memilih capres hanya karena pandai berbicara dan berwajah tampan.
"Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih. Jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya," ujarnya.
Yaqut juga mengingatkan agar tidak memilih capres yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Dia lantas mengungkit Pilgub DKI 2017 yang diwarnai politisasi agama.
"Kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," ucapnya.
Pernyataan Yaqut di acara umat Budha itu mendapatkan respons keras dari Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Jazilul menyatakan, partai akan mendisiplinkan Yaqut. "Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan," kata Jazilul kepada wartawan, Ahad (1/10/2023).
Menurut Jazilul, pernyataan Yaqut itu menggiring opini masyarakat. Padahal, kata Jazilul, Presiden Jokowi sudah meminta agar tidak menggunakan politik pecah belah. "Jangan bikin hoaks. Ini hoaks kok dari negara. Ini hoaks kok dari Menteri Agama, yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama," ucap Jazilul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika