REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa (UE) mengaku siap untuk terlibat dengan Turki menuju hubungan konstruktif untuk kesejahteraan dan stabilitas bersama. Juru bicara perluasan UE Ana Pisonero menyatakan pada Senin (2/10/2023), alinasi itu memiliki kepentingan strategis untuk melanjutkan hubungan kerja sama dan saling menguntungkan dengan Turki.
Pisonero menegaskan kembali kesiapan blok tersebut untuk terlibat dengan Ankara. Tindakan ini dibangun di atas komitmen terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, hukum internasional, dan stabilitas demi kepentingan semuanya.
Menurut Pisonero, kerja sama UE-Turki mendukung lingkungan yang stabil dan aman di Mediterania Timur. Untuk menjaga hal tersebut, Komisi Eropa saat ini sedang mengerjakan laporan mengenai keadaan hubungan UE-Turki yang akan diterbitkan pada musim gugur ini. Laporan terbaru itu menyusul permintaan KTT para pemimpin UE pada Juni.
Pernyataan Pisonero muncul setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada menuduh UE gagal menepati janjinya kepada Turki. “Turki tidak mempunyai harapan apa pun terhadap UE, yang pintunya telah kami tunggu selama 40 tahun,” katanya dikutip dari Anadolu Agency.
Ankara telah mengajukan permohonan keanggotaan UE pada 1987 dan pembicaraan aksesi dimulai pada 2005. Namun Dewan UE yang merupakan lembaga UE mewakili negara-negara anggota justru memutuskan untuk menunda negosiasi pada 2018.
Menurut Ankara, perundingan terhenti karena adanya hambatan politik dari beberapa anggota UE. Kemacetan ini diklaim karena alasan yang tidak terkait dengan kesesuaian Turki untuk menjadi anggota UE.
Tapi Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell mengatakan, ingin Turki juga menunjukkan pergerakannya, terutama terkait masalah Siprus. Siprus adalah anggota UE hanya saja pada 1974, bagian utara negara tersebut diinvasi oleh Turki dan sejak itu berada di bawah pendudukan.
“Menyelesaikan masalah Siprus sejalan dengan resolusi PBB yang relevan akan menjadi kunci dalam keterlibatan kembali dengan Turki,” kata Borrell.
Borrell juga menekankan, Ankara perlu menjunjung tinggi kebebasan dan nilai-nilai mendasar sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. "Ankara menjadi bagiannya, akan menjadi hal yang penting,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika