REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membongkar kasus dugaan korupsi di Dana Pensiun (Dapen) BUMN mendapat sambutan positif dari publik. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan keterlibatan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi bukti konkret keseriusan Erick dalam melakukan bersih-bersih Dapen BUMN.
"Saya dukung, sudah sangat tepat sekali. Harus cepat, buktinya sudah ada, tinggal masuk (penjara) saja. Pelaku harus bertanggung jawab," ujar Tauhid di Jakarta, Kamis (5/10/2023).
Tauhid pun memahami betapa marah dan kecewanya pria yang santer disebut-sebut sebagai calon wakil presiden (cawapres) itu terhadap penyalahgunaan yang terjadi di Dapen BUMN yang menyebabkan munculnya kerugian negara hingga Rp 300 miliar untuk hasil audit tahap pertama terhadap empat Dapen BUMN. Tauhid menilai indikasi korupsi yang memakan hak para pensiunan merupakan hal yang sangat tidak bisa ditolerir.
"Prihatin harusnya dikelola dengan baik untuk karyawan yang pensiun agar mereka bisa tenang. Ini harus terus diusut siapa pengelola, sampai level direksi, siapa yang bertanggung jawab," kata Tauhid.
Tauhid mendukung upaya Erick dalam melakukan perbaikan manajemen pengelolaan Dapen BUMN dan penegakan hukum. Senada dengan Erick, Tauhid menyampaikan Dapen BUMN selama ini sangat mengkhawatirkan lantaran berinvestasi di instrumen dengan risiko tinggi. Tauhid setuju dengan langkah Erick yang meminta investasi Dapen BUMN dilakukan di instrumen yang lebih stabil seperti surat berharga negara (SBN).
"Yang aman-aman dengan pengelolaan lebih sederhana seperti SBN. Itu lebih aman, memang hasilnya tidak besar, paling 6-7 persen, tapi ini lebih baik dari investasi macam-macam tidak jelas dan berisiko tinggi," kata Tauhid.
