REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang gugatan usia calon presiden dan calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki tahap menentukan. 

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi berpendapat bila MK mengabulkan gugatan terkait usia minimal capres dan cawapres, maka tak lantas menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo Subianto.

Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Gibran menjadi satu kunci penting jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Jika Jokowi merestui Gibran menjadi bakal cawapres dari Prabowo, maka  akan ada hubungan yang beririsan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Bukan tak mungkin, akan terjadi konfrontasi yang semakin dalam dengan Megawati Soekarnoputri. "Pertanyaannya apakah Pak Jokowi mengizinkan? dilihat apakah Gibran dapat memenangkan Pak Prabowo atau tidak? dan hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega, kalau misalnya Prabowo-Gibran jadi didaftarkan artinya Presiden Jokowi mengizinkan, ya kita bisa menyaksikan konfrontasi yang makin dalam antara Presiden Jokowi dan presiden Megawati," ujar Burhanuddin dalam analisisnya yang diunggah di akun Youtube Indikator Politik Indonesia, Kamis (12/10/2023).

Jika Gibran direstui sebagai bakal cawapres dari Prabowo, ia berpotensi menjadi aset elektoral bagi Menteri Pertahanan itu. Sebab, pendukung Wali Kota Solo itu beririsan langsung dengan basis pemilih Jokowi dan PDIP di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Suara Gibran diambil dari basis pendukung Pak Jokowi yang beririsan dengan PDI Perjuangan, jadi suara-suara di basis atau kantong Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur kemungkinan besar yang akan tergerogoti, kalau misalnya Gibran tampil sebagai aset elektoral," ujar Burhanuddin.

"Dan itu yang menjelaskan penolakan-penolakan besar, terutama dari elite PDI Perjuangan sejak munculnya Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo. Jadi poin saya adalah belum tentu Gibran akan serta merta menjadi cawapres Pak Prabowo, meskipun MK mengabulkan," sambungnya.

Kehadiran Gibran juga bisa menjadi beban. Sebab isu terkait dinasti politik akan terus bergulir hingga pencoblosan pada 14 Februari 2024. Alih-alin menambah suara, hal tersebut justru berpotensi besar menggerus elektabilitas Prabowo yang saat ini sudah tinggi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika