REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turut menyatakan tidak akan ambil bagian pada Frankfurt Book Fair 2023. Keputusan itu diambil dengan melihat situasi geopolitik yang terjadi saat ini, di mana sikap penyelenggara disebut sangat tidak fair.

“Kami juga tidak membuka stand di Frankfurt Book Fair,” ujar Kepala Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Supriyatno, kepada Republika, Senin (16/10/2023).

Sebelumnya Indonesia telah berencana mengirimkan delegasi untuk menjadi bagian dalam Frankfurt Book Fair 2023 yang akan digelar di Frankfurt, Jerman. Pemerintah Indonesia membawa misi diplomasi budaya Indonesia dan peningkatan kemampuan literasi dasar melalui buku-buku terbitan Kemendikbudristek dan penerbit umum pada kegiatan tersebut. 

Tapi, dengan situasi geopolitik yang terjadi, Kemendikbudristek mengambil langkah untuk tidak jadi ambil bagian pada kegiatan tersebut. Supriyatno mengatakan, pihaknya melihat sikap penyelenggara Frankfurt Book Fair 2023 sangat tidak fair. Di mana, panitia hanya akan memberikan panggung bagi Israel.

“(Alasannya) menyikapi situasi geopolitik yang terjadi. Di mana sikap penyelenggara Frankfurt Book Fair yang sangat tidak fair,” kata dia.

Di samping itu, Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) mengecam keputusan penyelenggara Frankfurt International Book Fair yang memihak dan hanya memberi panggung bagi Israel. Ikapi juga mengecam penyelenggara Frankfurt International Book Fair yang membatalkan pemberian penghargaan kepada seorang penulis Palestina.

"Memihak Israel sambil melupakan derita rakyat Palestina ibarat membaca hanya sebuah buku untuk merasa paham seluruh isi dunia. Dan memperluas panggung-panggung Israel di Frankfurt Book Fair sambil membatalkan penghargaan bagi penulis Palestina seakan mencerminkan perluasan permukiman ilegal Israel di tanah Palestina," ujar pernyataan Ketua Umum Ikapi Arys Hilman Nugraha.

Ikapi mengatakan, Palestina adalah negeri terjajah yang rakyatnya terusir dari tanah air sendiri. Mereka kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia seperti akses terhadap air, pangan, dan energi. Pemerintah dan rakyat Indonesia selalu berada di sisi rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan meyakini bahwa konflik berkepanjangan takkan berhenti sebelum Palestina mendapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Rakyat Palestina adalah pendukung paling awal kedaulatan Republik Indonesia dan berperan penting dalam diplomasi di Timur Tengah bagi pengakuan kemerdekaan Indonesia pasca-Proklamasi. Sebaliknya, Indonesia juga termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya Negara Palestina di Aljazair pada 15 November 1988. 

Arys mengatakan, Ikapi sebagai bagian dari bangsa Indonesia berada di sisi Palestina dalam memperjuangkan kedaulatan. Dengan demikian, Ikapi menolak sikap Frankfurt Book Fair yang mendukung dan memberikan panggung lebih luas kepada Israel pada pameran tahun ini serta menafikan hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina.

"Ikapi juga mengecam pembatalan pemberian penghargaan kepada Adania Shibli, penulis Palestina yang menggambarkan kekejaman Israel lewat novelnya berjudul Minor Detail," kata Arys.

Ikuti Whatsapp Channel Republika