REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan dan swasta untuk mempercepat realisasi impor gula yang hingga kini baru mencapai 26 persen atau 249.781 ton dari total kuota 1,01 juta ton.
“Realisasi impor kita hanya 26 persen sehingga secepatnya saudara-saudara kita yang memegang kuota impor harus merealisasikan importasinya, termasuk BUMN di bidang pangan RNI dan PTPN,” kata Arief dalam acara Gerakan Pangan Murah Serentak di Kantor Bapanas, Jakarta, Senin (16/10/2023).
Arief mengatakan rendahnya realisasi impor salah satunya juga disebabkan oleh sektor swasta yang baru akan melakukan importasi jika harga di luar negeri lebih rendah. Padahal tujuan utama impor, ditegaskannya, bukan mengenai harga melainkan pemenuhan stok.
“Privat (swasta) juga sama hanya melakukan importasi kalau untung, maka kalau harga di luar lebih tinggi mereka tidak melakukan importasi. Tidak begitu caranya, importasi bukan cuma harga,” ucapnya.
Kendati demikian, Arief menegaskan bahwa pihaknya akan meninjau kembali Harga Acuan Pembelian (HAP) gula agar importir juga tidak merugi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur ID FOOD, Frans Marganda Tambunan tidak menampik adanya rencana penyesuaian Harga Acuan Pembelian (HAP) guna menggenjot realisasi impor gula.
Menurutnya, realisasi impor gula harus diakselerasi karena berdasarkan data BPS per September 2023, kenaikan harga telah terjadi di 300 kabupaten/kota yang menjadi sinyal harga gula di akhir tahun akan semakin mahal.
“Kita akan melihat timing, kita tidak akan mengeluarkan saat stok di masyarakat masih banyak. Ini untuk buffer, terutama untuk mengantisipasi kenaikan harga di Januari. Kita pasti melihat itu dan biasanya kita diskusi dengan petani,” jelasnya.
Adapun perusahaan BUMN yang mendapat penugasan impor gula adalah PTPN III dan PT RNI dengan kuota masing-masing 107.900. Selain itu, terdapat 16 perusahaan swasta yang mendapat penugasan mengimpor gula kristal mentah sebanyak 796 ribu ton.
