REPUBLIKA.CO.ID, VIETNAM -- Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berpartisipasi dalam Pertemuan Kelompok Kerja Transportasi Maritim ASEAN ke-45 atau the 45th ASEAN Maritime Transport Working Group (45th MTWG) diselenggarakan di Ho Chi Minh City, Vietnam. 

Pertemuan ini dipimpin oleh Mr. Hoang Hong Giang, Deputi Administrator Viet Nam Marine, yang didampingi oleh Wakil Pimpinan Sidang dari Brunei Darussalam, Mohd Bahreen Bin Dato Haji Hamzah, Deputy Chief Executive Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam.

Pertemuan yang bergengsi ini dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN, serta negara mitra dialog ASEAN, termasuk China, Jepang, dan Republik Korea. Turut serta juga organisasi maritim terkemuka seperti International Maritime Organization (IMO), ASEAN Ports Association (APA), Federation of ASEAN Shipowners’ Associations (FASA), World Shipping Council (WSC), Digital Container Shipping Association (DCSA), Partnership for Infrastructure (P4I) Australia, dan ASEAN Secretariat.

Delegasi RI dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan dengan anggota, yaitu: Atase Perhubungan di Kuala Lumpur, Atase Perhubungan di Singapura dan perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP), Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI), Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda serta Indonesia National Shipowners Association (INSA).

Lollan mengungkapkan, pertemuan diawali dengan peringatan World Maritime Day melalui video dari seluruh Negara Anggota ASEAN terkait implementasi Maritime Pollution Convention di negara masing-masing. "Dalam sesi ini, perwakilan IMO menyampaikan bahwa ASEAN sebagai kawasan terkemuka di dunia diharapkan untuk dapat mendukung pencapaian Net Zero Emission dan terus meningkatkan implementasi MARPOL guna menciptakan sektor maritim yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," ujarnya dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/10/2023).

Lollan mengungkapkan, beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama adalah agenda terkait ASEAN Single Shipping Market (ASSM), dimana Brunei Darussalam menyampaikan analisis kinerja jaringan pelabuhan dan efisiensi pelabuhan di ASEAN berdasarkan data yang diserahkan oleh Negara anggota ASEAN.

"Dalam hal ini Indonesia mengusulkan untuk melakukan pendekatan kolaboratif dan kompetitif untuk meningkatkan koordinasi antara pembangunan pelabuhan dan akses jalan raya ke pelabuhan di kawasan ASEAN," ungkap Lollan.

Lollan melanjutkan, dalam pertemuan tersebut Indonesia juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia tengah dalam proses penyusunan National Port Master Plan. "Tujuannya untuk meningkatkan peran dan fungsi pelabuhan dalam mendukung pembangunan nasional yang diharapkan untuk dapat diterbitkan pada akhir tahun 2023," lanjutnya.

Sidang juga menyetujui usulan Agence Française de Dévelopement (AFD) yang merupakan badan di bawah Pemerintah Perancis untuk memberikan dukungan teknis penuh untuk Sustainable Ship Waste Management Strategy for ASEAN Project selama 2 (dua) tahun pada 2023-2025.

Pembahasan Ro-Ro Dumai-Malaka, Bitung-Davao, dan Belawan-Penang-Phuket

Pada pembahasan Ro-Ro Dumai-Malaka, disampaikan progres pengembangan fasilitas di Pelabuhan Sri Junjungan Dumai dengan penyelesaian studi Detail Engineering Design (DED) serta perbaikan fasilitas serta infrastruktur pelabuhan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar pelayanan internasional.

"Indonesia mengusulkan agar Indonesia dan Malaysia dapat membahas lebih lanjut terkait keberlangsungan operasionalisasi rute Ro-Ro ini melalui peningkatan kapasitas kargo yang diangkut," ungkap Lollan.

Sebelumnya, perwakilan Indonesia dan Malaysia telah melakukan kunjungan ke Pelabuhan Bandar Sri Junjungan, Dumai dan pelabuhan Tanjung Beruas, Malaka untuk meninjau perkembangan dan kesiapan infrastruktur dari masing-masing negara.

"Malaysia mengusulkan untuk mengaktifkan kembali task force antara kedua negara untuk memecahkan kendala dalam implementasi rute ini, terutama untuk meningkatkan frekuensi dan efisiensi, sehingga pada prinsipnya semua pihak sepakat mengenai pentingnya melihat potensi muatan pada semua rute yang diusulkan," ujar Lollan.

Terkait operasionalisasi rute Ro-Ro Bitung-Davao-General Santos, Indonesia dan Filipina menyampaikan komitmen untuk terus mendukung keberlangsungan rute Ro-Ro Bitung-Davao dan akan mengupayakan dimulainya kembali operasional kapal pada rute tersebut. 

Sementara itu, untuk rencana penetapan rute Ro-Ro Belawan-Penang-Phuket, Indonesia menyampaikan usulan untuk membentuk suatu Barter Trade Agreement dan saling pengakuan Non-Convention Vessels Standards dalam kerangka kerja sama bilateral antara Indonesia-Thailand dan Malaysia-Thailand, seperti yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia sebagai langkah awal penetapan rute ini.

Kerja sama ASEA -Jepang di bidang maritim

Pada agenda peningkatan keamanan pelabuhan, Indonesia menyampaikan keikutsertaan dalam Vessel Traffic Service (VTS) Operator Training yang diselenggarakan oleh Jepang dan menyampaikan harapan agar di masa yang akan datang training dapat diselenggarakan pula untuk level Supervisor dan mencakup perencanaan VTS menggunakan Risk Assesment Tools. 

Sidang menyampaikan dukungan terhadap beberapa dokumen dalam kerangka kerja sama ASEAN-Jepang di bidang maritim untuk diadopsi oleh para Menteri Transportasi ASEAN dan Jepang pada Pertemuan 21st ASEAN Transport Ministers Meeting+Japan (21st ATM+Japan) pada Bulan November 2023 di Luang Prabang, Laos.

"Dukungan terhadap dokumen-dokumen dalam kerangka kerja kerja sama ini akan diserahkan pada Pertemuan 22nd ASEAN Senior Transport Officials+Japan (22nd STOM+Japan)," ungkap Lollan.

Bidang keselamatan dan teknologi pelayaran

Dalam pembahasan intensifikasi kerja sama regional untuk meningkatkan keselamatan pelayaran, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Malaysia, Singapura dan Jepang atas diselenggarakannya Joint Hydrographic Survey of the Strait of Malacca and Singapore (SOMS) dan ASEAN Hydrographic Survey Workshop yang diselenggarakan pada tanggal 13 September 2023 di Jakarta.

"Serta peluncuran 7th Edition of the Electronic Nautical Chart (ENC) in the Strait of Malacca and Strait of Singapore pada Workshop tersebut," ujar Lollan.

Sementara itu, dalam pembahasan tentang pengembangan Smart Port, Indonesia menyampaikan perkembangan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan aplikasi teknologi dalam pengoperasian pelabuhan dan navigasi pelayaran. Pada agenda ini, Sidang menyetujui draft Guidelines on Smart Port yang diusulkan oleh Thailand untuk diserahkan pada Pertemuan 56th ASEAN Senior Transport Officials Meeting (56th STOM) dan diadopsi oleh Para Menteri Transportasi pada Pertemuan 29th ASEAN Transport Ministers Meeting (29th ATM) pada Bulan November 2023 di Luang Prabang, Laos. 

Terkait dengan implementasi ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF), Sidang menyetujui draft Recommendations to Ensure Continuity of Port Terminal Operations during Crisis dan Recommendations for the Facilitation of Crew Change and Repatriation untuk disampaikan dan diadopsi pada pertemuan yang sama.

"Pertemuan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan kerja sama maritim di kawasan ASEAN dan dengan mitra-mitra internasional. Semua poin yang dibahas diharapkan dapat mengarah pada pembangunan sektor maritim yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," ucap Lollan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika