REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebutkan proyek satelit Hot Backup Satellite (HBS) saat ini dalam status dihentikan pengerjaannya.
Budi mengatakan keputusan itu diambil oleh Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo yang juga bertanggung jawab dalam penyelesaian pembangunan 5000 Base Transceiver Station (BTS) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Dideterminasi ya dihentikan. Jadi gini tim Satgas (BAKTI) Kominfo menilai ini perlu dihentikan," kata Budi di Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (20/10/2023).
Awalnya satelit HBS dijadwalkan meluncur ke angkasa pada akhir 2023 dan ditargetkan mengisi slot orbit 113 Bujur Timur (BT).
Proyek itu disiapkan sejak 2021 dengan mitra Konsorsium Nusantara Jaya sebagai penanggung jawab.
Dalam praktiknya perusahaan asal AS yaitu Boeing dipercayakan untuk melakukan proses pembuatan satelitnya, dan SpaceX kembali dipercaya untuk menangani peluncurannya dengan menggunakan roket Falcon 9.
HBS seharusnya memiliki kapasitas sebesar 80 Gbps dan menjadi satelit cadangan apabila Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1 mengalami kendala.
Dalam rencana pembangunannya HBS disiapkan memiliki tujuh stasiun bumi yang tersebar di Indonesia di antaranya Banda Aceh, Bengkulu, Cikarang, Gresik, Banjarmasin, Tarakan, dan Kupang.
Jaringan internet yang dihasilkan HBS diproyeksikan dapat dirasakan oleh 3700 layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, 3000 pos layanan keamanan TNI dan Polri untuk mendukung administrasi, hingga 47.900 kantor pemerintah di tingkat desa, kelurahan, serta kecamatan.
Pada laporan sebelumnya, Selasa (17/10), tidak disebutkan bahwa proyek bernilai Rp5,2 triliun itu dihentikan pengerjaannya.
Dalam laporan tersebut justru disebutkan bahwa Satgas BAKTI Kominfo tengah melakukan negosiasi ulang dengan Konsorsium Nusantara Jaya dalam penyediaan HBS untuk SATRIA-1.
Saat ditanya mengenai nasib slot orbit yang harusnya diisi oleh HBS, Budi meminta awak media untuk menanyakan pada Satgas BAKTI Kominfo. "Teknisnya tanya ke Satgas, jangan ke saya," ujar Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika