REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengikuti rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud bersama ketua umum partai politik dan pimpinan di Jakarta, Rabu (25/10/2023). Pramono mengikuti rapat yang dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.
Rapat ini juga dihadiri bakal cawapres Mahfud Md, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Hasto Kristiyanto, serta Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid dan lainnya. "Pak Pramono bukannya mundur. Menteri itu adalah orang yang membantu Presiden," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.
Menurut dia, Presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat atau memberhentikan para menteri. "Jadi, enggak ada urusannya, Mas Pram kan tidak punya salah, menteri yang lain juga enggak ada salahnya tuh," kata Puan.
Pemberhentian, kata dia, bisa dilakukan jika Presiden sudah tidak percaya lagi kepada Pramono. Jika sudah tidak percaya, baru Presiden akan menyampaikan hal tersebut kepada yang bersangkutan.
"Jadi, ya, kenapa tiba-tiba harus seperti itu kan? Enggak ada dasarnya," katanya menegaskan.
Sementara itu, Ketua Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan bahwa rapat pada Rabu siang membahas arahan dari pimpinan partai politik. "Arahan dari Bu Mega dan juga dari Pak OSO dan saya, kemudian laporan dari Pak Arsjad sebagai Ketua TPN," kata Hary Tanoesoedibjo.
Dalam rapat tersebut, lanjut dia, ada masukan-masukan dari Puan, masukan-masukan dari Mahfud MD. "Hal-hal apa saja yang perlu disinergikan karena Pak Mahfud 'kan baru bergabung dan baru pertama kali ikut rapat di TPN," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika