REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Invasi militer pemerintah Israel kepada bangsa Palestina di Jalur Gaza terus meningkat. Setelah memblokade akses bantuan kemanusiaan beserta hak dasar manusia seperti listrik, makanan, air, dan bahan bakar, Israel juga memutus jaringan telekomunikasi.
Memasuki hari ke-21, jumlah korban tewas di pihak Palestina telah mencapai angka lebih dari 7.000 jiwa. WHO dan PBB bahkan mengeluarkan warning krisis kemanusiaan di Gaza.
Prihatin dengan kondisi saat ini di Gaza, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mendorong dilaksanakannya gencatan senjata dan upaya rekonsiliasi damai lewat lima poin yang dia sampaikan dalam forum Halaqah AWM Mingguan: Rekonsiliasi Palestina-Israel: Perspektif Agama, Jumat (27/10).
“Pertama, kami sepenuhnya mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” ujarnya, dikutip dari web resmi Muhammadiyah, Ahad (29/10/2023).
Dukungan untuk kemerdekaan Palestina, kata dia nampak dari konsistensi bangsa Indonesia untuk memberikan dukungan spiritual, moral, dan materi di tengah keterbatasan yang mereka miliki.
Kedua, menurut Mu'ti, solusi dua negara adalah solusi yang paling mungkin dilakukan agar perdamaian bisa terwujud. Selain memiliki akar teologis dan historis, solusi dua negara menurutnya selaras dengan sikap politik Indonesia maupun Persyarikatan Muhammadiyah dalam memandang Palestina.
“Ketiga, kami apresiasi dan mendukung langkah-langkah diplomatik pemerintah Indonesia dan beberapa negara muslim yang mencoba menyelesaikan lewat jalur politik dan diplomatik lewat OKI, Dewan Keamanan PBB, dan lainnya,” ujar Mu’ti.
Baca juga: Alquran Bolehkan Nepotisme dari Kisah Nabi Musa Tunjuk Nabi Harun Asisten? Ini Kata Pakar
Rekonsiliasi menurutnya perlu diutamakan mengingat jika negara lain memutuskan untuk terlibat, maka katastrofi dan krisis kemanusiaan akan semakin meluas dan menambah banyak korban jiwa.
“Keempat, kami sangat prihatin atas kekejaman tentara Zionis yang menyerang masyarakat sipil yang tidak berdosa, merusak fasilitas dasar kehidupan dan kemanusiaan, menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan terakhir menutup Masjid Al-Aqsa. Tindakan Israel itu tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun,” kecam Mu’ti. Dia juga menyebut, invasi dan berbagai strategi yang dilakukan oleh Israel sebagai kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan.
“Kelima, di tengah konflik dan peperangan yang terjadi masih ada kemungkinan dan jalan keluar yang damai dengan penyelesaian dialog. Ini barangkali opsi yang banyak orang tidak setuju, tapi kalau kita terus berperang, dan peperangan itu terus dilanjutkan saya kira itu tidak seimbang,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika