REPUBLIKA.CO.ID,PADANG-- Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, memanfaatkan momen penting menyambut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke sejumlah daerah di Sumbar pekan lalu. Mahyeldi mengaku dirinya bersama presiden terlibat perbincangan intensif selama lebih kurang enam jam di sela kunjungan kerja kepresidenan di Sumbar, Rabu (25/10/2023) kemarin.
Komunikasi intensif di atas pesawat dan bersambung di Mobil Dinas RI 1 menghasilkan poin rencana kunjungan kerja kembali Presiden Jokowi pada 19 Desember 2023 ke Sumbar, dengan rangkaian agenda mengikuti upacara Hari Bela Negara (HBN), mengikuti Panen Raya, melakukan Groundbreaking atau pemancangan tiang pertama flyover Sitinjau Lauik, hingga menindaklanjuti rencana pengembangan kawasan Pelabuhan Teluk Tapang dan area perternakan sapi di Air Runding, Kabupaten Pasaman Barat.
Mahyeldi berharap pertemuan dengan Jokowi dapat memacu pembangunan di Sumbar.
“Soal flyover Sitinjau Lauik, itu memang telah beberapa kali digelar rapat, Pemprov melalui Dinas BCMKTR, Bapedda, Dinas Lingkungan Hidup, dan lembaga terkait lain, intens berkomunikasi dengan Kementerian PUPR dan KLHK. Termasuk juga terkait dokumen pengembangan sarana prasarana darat Pelabuhan Teluk Tapang,” kata Mahyeldi, Senin (30/10/2023).
Mahyeldi berharap, sejumlah program strategis pembangunan infrastruktur dapat terlaksana, agar seluruh potensi perekonomian masyarakat Sumbar bisa dibangkitkan lewat peningkatan aksesibilitas jalan hingga perbaikan fasilitas irigasi pertanian.
“Insya Allah, tanggal 19 Desember groundbreaking flyover Sitinjau Lauik oleh Presiden. Termasuk juga Groundbreaking sejumlah Pasar Rakyat. Sekalian kita akan melakukan panen raya bersama Presiden Jokowi,” ucap Mahyeldi.
Ia menambahkan Presiden Jokowi mengapresiasi sektor pertanain Sumbar karena Sumbar yang berhasil mengalami surplus beras. Karena di saat banyak daerah lain tengah dihantam dampak dari fenomena El Nino dan kemarau panjang stok beras di Sumbar justru melimpah.
“Saya sampaikan bahwa Sumbar memang serius menggarap sektor pertanian. 10 persen APBD Sumbar dialokasikan bagi sektor pertanian. Hasilnya Nilai Tukar Petani (NTP) kita berada di atas angka nasional,” kata Mahyeldi menambahkan.