REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan ikut mempertanyakan sikap negara-negara barat yang hanya diam melihat penindasan Israel terhadap bangsa Palestina dalam sebulan terakhir. Ia pun mempersilakan masyarakat yang ingin memboikot produk-produk yang selama ini terafiliasi atau bahkan pro terhadap Israel. 

“Silakan saja (boikot),” kata Zulhas, sapaan akrabnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (9/11/2023). 

Zulkifli menyampaikan, Indonesia sekaligus mempertanyakan sikap diam barat yang melihat penindasan di Gaza terus berlangsung. Ia lantas membandingkan perang antar negara berdaulat yakni Ukraina-Rusia di mana negara-negara barat begitu keras menetang Rusia saat menyerang Ukraina. 

“Saat perang di Ukraina itu ributnya kayak apa (barat) dengan Rusia. Itu dua tahun 3.000 anak-anak (korban jiwa). Ini satu bulan 4.000 anak-anak mati kok diam seribu bahasa?” kata Zulhas. 

Salah satu produk makanan yang terkena serangan boikot yakni restoran cepat saji McDonald’s di banyak negara, termasuk Indonesia. Bisnis restoran ini berkantor pusat di Chicago, Amerika Serikat yang mempunyai jaringan hampir di seluruh dunia. 

Selain itu, McDonald’s juga mendapat kecaman luas setelah membagikan paket gratis bagi tentara Israel sejak perang pecah pada awal Oktober lalu. Namun, di Indonesia jaringan McDonald’s yang dimiliki PT Rekso Nasional Food menegaskan tidak terafiliasi dengan McDonald’s Israel. 

Gerai kopi Starbucks juga menjadi sasaran boikot masyarakat di Indonesia. Starbucks merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington 

Zulhas pun menyampaikan, dirinya akan mendampingi Presiden Joko Widodo bertolak ke Riyadh, Arab Saudi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Di mana, Jokowi dijadwalkan juga akan bertemu dengan Presiden AS, Joe Biden yang telah menyatakan mendukung Israel. 

“Kita Indonesia jelas dalam pembukaan UUD 1945, bahwa kemerdakaan ialah hak segala bangsa. Kita mengutuk itu (Israel),” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika