Ahad 12 Nov 2023 16:27 WIB

Megawati: Rekayasa Hukum tidak Boleh Terjadi Lagi, Jangan Takut Bersuara

Megawati meminta rakyat untuk tidak membiarkan kecurangan pemilu terjadi lagi.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Agus raharjo
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengaku tak akan salah memilih bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo, dalam pidatonya di acara peresmian dan penandatanganan prasasti Soekarno yang ditayangkan secara daring, Senin (16/10/2023).
Foto: Tangkapan Layar
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengaku tak akan salah memilih bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo, dalam pidatonya di acara peresmian dan penandatanganan prasasti Soekarno yang ditayangkan secara daring, Senin (16/10/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akhirnya bicara terkait polemik hukum dan politik Tanah Air. Ia meminta rakyat tidak lagi diintimidasi. Megawati juga mengajak rakyat untuk tidak membiarkan kecurangan pemilu.

Ketum PDIP mengingatkan, Indonesia merupakan bangsa pejuang, bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah. Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia mengawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati.

Baca Juga

Yakni, dengan menjadikan Pemilu 2024 sebagai momentum memilih pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia. "Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi, hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran, hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan, hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara," kata Megawati, Ahad (12/11/2023).

Dengan keadilan ini, Megawati meyakini, kemakmuran pasti bisa diwujudkan. Maka itu, ketum partai berlambang banteng moncong putih itu mengajak rakyat terus menggenggam erat semangat reformasi itu dan tidak lupa terus mengawal demokrasi berdasarkan hati dan nurani.