REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah menilai pidato Megawati Soekarnoputri merupakan pesan penting sebelum pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Apalagi jika melihat banyaknya upaya-upaya untuk mendelegitimasi hukum demi kepentingan politik praktis.
"Buat apa menang dalam pemilu presiden, menang dalam pemilu legislatif, tapi dengan cara-cara yang keluar dari kaidah hukum, etika, dan politik. Sehingga kehilangan legitimasi, kekuasaan yang kehilangan legitimasinya ini akan rapuh karena dukungan moral dari rakyat tidak dirapatkan," ujar Basarah di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Ahad (12/11/2023).
Pemilu 2024 harus benar-benar menjadi pesta demokrasi untuk rakyat dalam memilih presiden dan wakilnya di lembaga legislatif. Jangan sampai ada kembali perpecahan di masyarakat karena kontestasi yang berpotensi mengganggu pembangunan Indonesia.
"Maka mari Pemilu 2024 ini sesuai dengan pidato Pak Jokowi juga, yang selalu menginginkan pemilu yang berbahagia, pemilu yang menyenangkan, pemilu yang membuat rakyat tertawa betul-betul dapat kita hadirkan sebagai satu pesta demokrasi rakyat yang menggembirakan," ujar Basarah.
Pemilu 2024 harus benar-benar berlandaskan demokrasi demi melahirkan pemimpin yang dapat melanjutkan cita-cita pendiri bangsa. Pemimpin yang bukan menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi nasional mendatang.
"Agar di dalam mengikuti pesta demokrasi rakyat ini, betul-betul memegang teguh pada nilai-nilai Pancasila bangsa Indonesia. Pada nilai-nilai konstitusi bangsa Indonesia, nilai-nilai hukum, dan di atas semua itu kita memegang etika kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia," ujar Basarah.
Di samping itu, Megawati dan PDIP sendiri bersyukur dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memutuskan pelanggaran kode etik berat terhadap Ketua MK Anwar Usman. Ia berharap, MK dapat kembali kepada semangat awalnya menjadi penjaga konstitusi.
"Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab moral dan tanggung jawab konstitusional para hakim konstitusi untuk menjaga marwah ideologi bangsa dan marwah konstitusi bangsa Indonesia," ujar Wakil Ketua MPR itu.
Diketahui, Megawati angkat bicara soal kondisi hukum yang terjadi belakangan ini. Salah satu yang disorot Megawati ialah kondisi MK, baik sebelum dan sesudah putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Ia mengatakan, reformasi dilakukan dengan susah payah dan berbagai pengorbanan rakyat. Karenanya, Megawati meminta semua pihak tak lupa bahwa reformasi yang melahirkan undang-undang soal pemerintahan yang bersih dan bebas dari nepotisme, kolusi dan korupsi.
"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi," ujar Megawati.
"Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani," sambung Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika