Kamis 16 Nov 2023 15:30 WIB

Jokowi: Pendanaan Iklim Berupa Utang Bebani Negara Miskin dan Berkembang

Pendanaan seharusnya tidak diberikan dalam bentuk utang.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Friska Yolandha
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung atau Floating Solar PV Cirata.
Foto: Dok. PLN
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung atau Floating Solar PV Cirata.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pendanaan iklim yang diberikan kepada negara-negara berkembang untuk melakukan upaya transisi energi seharusnya lebih bersifat membangun. Pendanaan iklim tersebut, kata dia, seharusnya bukan dalam bentuk utang yang hanya akan menjadi beban bagi negara-negara miskin dan berkembang.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menyampaikan kuliah umum di Stanford University, San Fransisco, Amerika Serikat, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (16/11/2023).

Baca Juga

“Sampai saat ini yang namanya pendanaan iklim masih business as usual, masih seperti commercial banks. Padahal seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk utang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin maupun negara-negara berkembang,” ungkapnya.

Menurut Jokowi, masalah transfer teknologi dan pendanaan di sektor transisi energi selama ini masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia dan juga negara berkembang lainnya. Padahal, kata Jokowi, transisi energi seharusnya juga menghasilkan energi yang bisa terjangkau oleh masyarakat.