REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut mencermati isu mengenai menu makanan pencegahan stunting di Depok, Jawa Barat, yang belakangan menjadi sorotan karena dianggap tidak memenuhi gizi dan jauh dari anggaran yang ditetapkan.

Wakil Presiden menyatakan, selama ini pemerintah melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Koordinator Pelaksana di lapangan, terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program stunting di berbagai daerah.

"Iya, kita (pemerintah) sudah ada anggaran dan kemudian sudah ada korlap lapangan-nya, yaitu Ketua BKKBN dan seluruh jajaran," jelas Wapres dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2023, di Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Wapres menegaskan bakal meminta penjelasan pihak terkait atas isu tersebut. Dia juga akan memantau pemberian makanan pencegahan stunting di seluruh daerah.

"Jadi, nanti akan saya coba tanya. Kalau ada laporannya, akan saya tanya di mana dan apa kejadiannya sehingga kualitas makanannya menjadi rendah. Akan terus kita monitor di semua daerah," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Indonesia, Wapres sering memantau pelaksanaan program stunting. Selama ini Wapres mengatakan, dirinya melihat makanan yang diberikan sudah cukup bagus.

Namun dengan adanya kasus di Depok, dirinya akan kembali menekankan kepada tiap-tiap kepala daerah agar menjalankan standar operasi prosedur (SOP) penanganan stunting yang ada, termasuk agar tidak ada pengurangan anggaran per paket menu makanan.

"Kalau ada di satu tempat ternyata tidak seperti itu (kualitas menu tidak bagus), akan kita lihat, supaya dilakukan tindakan-tindakan, supaya tidak terjadi pengurangan-pengurangan (anggaran) itu," tegas Wapres.

Turut mendampingi Wapres dalam keterangan pers tersebut, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, dan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika