REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang diperkirakan mulai berlaku pada Kamis (23/11/2023) ditunda implementasinya. Hal itu karena Israel belum memperoleh kejelasan tentang nama-nama para sandera yang akan dibebaskan Hamas.
“(Kesepakatan ditunda) karena nama para sandera Israel dan cara pembebasan mereka,” kata seorang pejabat Palestina yang mengetahui proses negosiasi dengan Israel, Kamis, dikutip laman Al Arabiya.
Penasihat Keamanan Nasional Israel Tzachi Hanegbi mengonfirmasi bahwa belum ada tercapai kesepakatan soal pembebasan sandera. “Negosiasi mengenai pembebasan sandera kami terus berjalan dan berlanjut,” ujar Hanegbi dalam sebuah pernyataan yang dirilis Kantor Perdana Menteri Israel.
“Permulaan pembebasan akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak dan tidak sebelum Jumat,” kata Hanegbi.
Sementara itu, media penyiaran publik Israel, Kan, mengutip seorang pejabat Israel yang tidak dipublikasikan identitasnya, melaporkan bahwa ada penundaan 24 jam dalam implementasi kesepakatan gencatan senjata. Hal itu karena kesepakatan tersebut tidak ditandatangani oleh Hamas dan pihak mediator, yakni Qatar. Pejabat Israel yang dikutip Kan mengatakan, mereka optimistis perjanjian gencatan senjata akan terlaksana setelah ditandatangani.
“Tidak ada yang mengatakan akan ada pembebasan besok kecuali media. Kami harus memperjelas bahwa tidak ada rencana pembebasan sebelum hari Jumat, karena ketidakpastian yang dihadapi keluarga para sandera,” ujar pejabat Israel yang dikutip Kan.
Situs berita Israel, Ynet, melaporkan bahwa Israel belum menerima nama-nama sandera yang dijadwalkan akan dibebaskan oleh Hamas. Pada Rabu (22/11/2023) lalu, Israel dan Hamas telah mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Kedua belah pihak itu berunding dengan bantuan mediasi Qatar.
Gencatan senjata tidak berarti mengakhiri perang di Gaza...