REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Pemkab Bantul tengah melakukan pemetaan sekolah dasar (SD) negeri untuk dilakukan regrouping sebelum tahun ajaran baru 2024. Regrouping adalah penyatuan dua unit sekolah atau lebih yang memiliki jumlah murid kurang.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul Isdarmoko menyebutkan rencana regrouping telah diajukan ke Bupati Bantul untuk segera dilaksanakan pada tahun depan.
"Rencananya di 2024, sebelum PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)," ungkap Isdarmoko singkat kepada Republika, Selasa (28/11/2023).
Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Bantul mencatat, saat ini terdapat sebanyak 281 SD negeri. Meski ada rencana regrouping, Pemkab Bantul sendiri telah menargetkan penambahan jumlah SD negeri.
Target pada 2025 ada 278 SD negeri, pada 2030 ada 276 SD negeri, pada 2035 ada 273 SD negeri, pada 2040 ada 270 SD, dan pada 2045 ada 268 SD negeri.
Kepala Bappeda Bantul, Fenty Yusdayati menjelaskan, penyebab kurangnya jumlah murid di SD negeri dikarenakan banyaknya sekolah swasta yang dinilai lebih menarik minat calon peserta didik.
"Saat ini banyak SD swasta premium yang lebih digemari. Nah, kita di negeri jangan kalah juga, tentunya dengan mutu ditingkatkan, kelas kosong tadi kalau jaraknya lebih jauh kenapa tidak didekatkan (regrouping) saja," jelas Fenty.
Fenty mengakui kalau permasalahan kualitas di sekolah negeri yang dinilai masih kurang dibandingkan sekolah swasta. Untuk itu, rencana regrouping juga disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik dan fasilitas sekolah.
Bappeda Bantul mencatat, saat ini ada 86 SD swasta di Bantul, dan diperkirakan jumlah tersebut akan meningkat hingga ada 87 SD swasta pada 2030, 88 SD swasta pada 2035, 89 SD swasta pada 2040, dan 90 SD swasta pada 2045.
"Kenyataannya orang kembali ke swasta juga, negerinya jadi kurang murid. Sekolah juga harus bersaing yang mutu tadi, untuk menampung yang kurang mampu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika