Selasa 28 Nov 2023 20:20 WIB

Kalimantan Barat Miliki 227 Desa Sadar Hukum  

Desa sadar hukum merupakan program kementerian hukum dan HAM.

Red: Erdy Nasrul
Ilustrasi desa sadar hukum.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Ilustrasi desa sadar hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson mengatakan provinsi ini hingga tahun 2023 memiliki 227 desa sadar hukum yang tersebar di 14 kabupaten/kota.

"Tahun 2022 Kalbar memiliki 166 desa sadar hukum yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan hari ini diresmikan 61 desa sadar hukum sehingga total 227 desa sadar hukum," kata Harisson saat memberi sambutan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta Pengukuhan Sekolah Sadar Hukum dan HAM Kalbar 2023.

Baca Juga

Ia berharap agar tahun depan bisa lebih banyak lagi desa sadar hukum di Kalbar.

"Kalbar memiliki 2.148 desa, 323 merupakan desa di perkotaan dan 1.825 merupakan desa di perdesaan," tuturnya.

Pemerintah telah maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, menanggulangi kemiskinan dengan mengerjakan pembangunan, dan pemberdayaan desa.

Harisson mengatakan desa yang menerima penghargaan Anudhawa Sasana Desa/Kelurahan merupakan bentuk desa sadar hukum yang berhasil melewati empat dimensi, yakni dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, demokrasi, dan regulasi.

"Penghargaan itu menunjukkan adanya komitmen kepala desa atau lurah yang tidak hanya memiliki kapasitas sebagai pemimpin formal dalam pusat pemerintahan tetapi tokoh dihormati dan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat," katanya.

Harisson mengapresiasi program pembentukan dan pembinaan sekolah sadar hukum dan HAM di Kalbar.

Program pembentukan dan pembinaan sekolah sadar hukum dan HAM difokuskan pada kalangan sekolah/pelajar sebagai generasi muda yang berperan penting dalam mendukung kesadaran hukum, katanya.

"Program tersebut diharapkan menjadi solusi komprehensif dalam mengatasi kenakalan remaja, potensi kriminalitas, dan mewujudkan sekolah dengan prioritas supremasi hukum dan HAM," kata dia.

Saat ini terdapat enam sekolah binaan sadar hukum dan HAM di Kalbar yang dikukuhkan, yaitu SMA negeri 1 Pontianak, SMK Teknik Industri Pontianak, SMA swasta Kemala Bhayangkari Kubu Raya, SMP negeri 11 Pontianak, SMP negeri 1 Kubu Raya, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pontianak.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement