REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) yang juga calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menanggapi dugaan kebocoram data daftar pemilih tetap (DPT) milil Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adanya kasus tersebut, ia berharap KPU membuat sistem yang tak dapat dibobol peretas.
"Pertama KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sungguh-sungguh terjadinya peretasan," ujar Mahfud di Universitas Buddhi Dharma, Kota Tangerang, Rabu (29/11/2023).
Ia tak mau berasumsi soal adanya potensi kecurangan dari bocornya data DPT milil KPU. Harapannya satu, segala proses pendataan harus dipastikan keamanannya jelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang.
"Data mulai dari sekarang dikonsolidasi lagi, sehingga nanti ada akurasinya. Masih cukup waktu menurut saya dan sesudah itu membuat sistem yang tidak mudah dibobol lagi," ujar Mahfud.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan kebocoran data DPT yang terjadi berasal dari KPU. Sebab, rincian data tersebut sama dengan miliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Satu yang dapat dipastikan, motif pencurian data yang dilakukan oleh pelaku adalah murni urusan komersial atau ekonomi. Bukan motif politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Kalau motif kita berani jamin itu kepentingan komersil, karena mau diperjualbelikan," ujar Budi usai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Motif tersebut merupakan hasil analisis dan kesimpulan sementara dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hal tersebut juga sudah dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku pencurian data.
"Maksudnya cuma meyakinkan bahwa ini nggak ada motif politik, ini motif bisnis. Supaya orang jangan resah dulu," ujar Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika