REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak memastikan akan memberikan tindakan tegas kepada prajurit yang tidak netral dalam pemilu 2024. Dia mengatakan, tindakan akan diberikan jika sudah ada bukti yang ditemukan dalam kasus pelanggaran tersebut.

"(Sanksi tegas) itu sudah pasti ya. Karena zaman sekarang itu kan mencari bukti itu tidak sulit. Banyak orang tiba-tiba sudah ada rekaman video, sudah ada ini. Jadi sangat mudah sebenarnya," kata Maruli usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

"Saya pikir Angkatan Darat khususnya akan cepat merespons hal-hal seperti ini. Kalau sudah ada bukti ya kita pasti ada tindakan," ujar Maruli yang juga menjabat Pangkostrad.

Maruli juga memastikan, TNI AD akan bersikap netral dalam pemilu. Selain itu, TNI AD juga akan bereaksi cepat jika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

"Saya akan pastikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya harus netral. Saya pastikan itu dan sebetulnya rekan-rekan media juga tahu kita sangat bereaksi cepat kalau ada kejadian-kejadian yang seperti ini dan yang lain juga begitu cepat kalau ada pelanggaran-pelanggaran," ujar Maruli.

Menurut Maruli, Presiden juga menekankan netralitas TNI dalam pemilu. Selain itu, Presiden juga meminta agar Angkatan Darat bisa menjadi lebih baik di bawah kepemimpinannya.

"Presiden juga menekankan tadi yang saya sampaikan bahwa Angkatan Darat itu sebetulnya kan secara survei sudah baik. Itu kalau bisa ditingkatkan jauh lebih baik," ujar menantu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya nanti, Maruli mengatakan, akan mengevaluasi program yang sudah ada agar sesuai dengan perkembangan zaman dan juga tantangannya.

Pesan Jokowi ke Maruli...