REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan rencana BI untuk memperluas jangkauan layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke India, Jepang, Tiongkok, hingga Uni Emirat Arab pada 2024.
“Perluasan kerja sama QRIS dan BI-FAST dalam ASEAN, juga ke India, Jepang, Tiongkok, Uni Emirat Arab dan sejumlah negara lain,” kata Perry dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Hal tersebut, menurut Perry, merupakan bagian dari akselerasi sistem pembayaran digital Indonesia untuk tahun 2024. Adapun BI mencatatkan volume transaksi QRIS telah mencapai 1,596 miliar transaksi per Oktober 2023.
Angka itu diikuti oleh nominal transaksi QRIS yang tumbuh melesat hingga 186,08 persen secara year on year (yoy) mencapai Rp24,97 triliun.
Jumlah pengguna QRIS tercatat 43,44 juta dan jumlah merchant QRIS menjadi 29,63 juta yang sebagian besar merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
BI juga bersinergi dengan industri dan pihak terkait untuk terus meningkatkan edukasi dan literasi terkait keamanan transaksi QRIS, serta memperkuat pengawasan, khususnya pemenuhan aspek Know Your Merchant dan monitoring transaksi.
Penguatan infrastruktur pendukung ekosistem QRIS juga dilakukan guna memitigasi risiko penyalahgunaan QRIS atau fraud.
Selan perluasan layanan QRIS, BI juga mengembangkan sistem pembayaran ritel BI-FAST yang interkoneksi, interoperabilitas, dan terintegrasi dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Sebagai bagian dari kebijakan akselerasi sistem pembayaran, Perry menyoroti pengembangan pusat data transaksi pembayaran untuk inovasi pembayaran menggunakan kecerdasan buatan (AI) guna mendukung kebijakan BI, pemerintah serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Lebih lanjut, Perry menjelaskan, pihaknya tengah melakukan pengembangan BI-RTGS Generasi ke-3 yang modern, multi-currency dan berstandar internasional, serta interkoneksi dengan modernisasi sistem operasi moneter BI.
"Kemudian, pengembangan digital rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Penerbitan 'proof of concept' digital rupiah tahap pertama termasuk khazanah digital rupiah," katanya.
