REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan para pejabat negara juga dapat menyampaikan kritik dalam konteks kebebasan dan kemerdekaan berekspresi, termasuk kepada para komedian.
Awalnya Ganjar bercerita mengenai banyaknya stand up komedian atau pelawak tunggal yang mulai takut untuk melayangkan kritik terhadap pejabat publik.
"Para stand up komedian jadi ketakutan semua, 'Mas kalau saya kritik ini gimana?' 'Loh, saya kritik saja, tapi kalian nanti saya kritik jangan marah ya'," kata Ganjar saat menghadiri acara Dialog Pers di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Ganjar mengatakan para komedian juga harus menerima kritikan dari pejabat negara. Namun, lanjut Ganjar, para komedian itu protes karena tidak seharusnya pejabat publik memberi kritik.
Pejabat publik harus berada dalam posisi menerima kritik. "Tidak, maksud saya biar ada dialektika. Kan kita ini masih belajar nih, kita ini belum mapan-mapan banget. Kalau Anda boleh, kenapa saya tidak boleh?" ujarnya dengan nada tanya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan kritik dari pejabat dalam bentuk menggiatkan sehingga kritik seorang pejabat ada batasnya. Ia juga mengaku tidak akan tersinggung jika menerima kritikan, selama tidak mengandung fitnah.
"Kalau dihajar, saya sudah terlalu sering, dipuji juga pernah. Yang perlu disikapi dari kita jangan baperan karena kita berada pada posisi itu tuh, Anda itu wajib, wajib dikritik," pungkas Ganjar.
Pada 13 November 2023, KPU telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres yang menjadi peserta Pilpres 2024. Berdasarkan hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1.
Sementara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2 dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye yang dimulai pada 28 November 2023 dan berakhir pada 10 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.