REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Standardisasi Kompetensi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Titik Lestari mengungkapkan, hingga kini pihaknya tengah berkoordinasi lintas kedeputian kementerian dan lembaga, terkait persetujuan Bank Dunia menggelontorkan pendanaan sebesar 30 juta dolar AS atau Rp 465 miliar.

Dana tersebut digelontorkan untuk Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan lintas kementerian dan lembaga termasuk program Kampanye Sadar Wisata (KSW) pada 2024 yang dikelola Kemenparekraf.

"Memang sudah disampaikan oleh Menparekraf Sandiaga Uno, tetapi dari hari kemarin kami masih berkoordinasi. Karena memang tidak mudah untuk mendaratkan 30 juta dolar AS untuk bisa kita lanjutkan, tahapan panjang," ujar Titik di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Ia mengakui, mekanisme yang akan dilalui dalam pemanfaatan anggaran Bank Dunia tidak secepat membalikkan tangan. Sebab, perlu analisa mendalam karena risiko anggaran ini sama detailnya dengan pemanfaatan APBN.

"Sehingga justru kita analisa terlebih dahulu karena kita harus mempertanggungjawabkan, ini penanganannya sama, risiko sama dengan anggaran APBN. Sedikit saja kita salah berakibat fatal sehingga kami harus hati-hati dalam menyikapi ini," ujarnya pula.

Diketahui, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan Bank Dunia setuju memberikan pendanaan 30 juta dolar AS atau Rp 465 miliar untuk Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan lintas kementerian dan lembaga, termasuk program Kampanye Sadar Wisata (KSW) pada 2024 yang dikelola Kemenparekraf. "Bank Dunia setuju pada 2024 akan menyediakan tambahan pendanaan untuk kelanjutan program ini," kata Sandiaga (27/11).

Selain pendanaan dari Bank Dunia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga akan menyiapkan dana pendukung untuk kelanjutan program KSW 2024. Hingga sejauh ini, Kemenparekraf masih menggodok perhitungan anggaran untuk program tersebut.

Sandiaga mengatakan dana-dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung desa-desa wisata yang membutuhkan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan kelembagaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika