REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo yakin bahwa TNI dan Polri akan menunjukkan netralitasnya pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Netralitas kedua institusi tersebut berdampak siginifikan bagi kualitas demokrasi di Indonesia.
"Sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, pertahanan, dan kedaulatan negara, TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional," ujar Ganjar di Gedung SMESCO, Jakarta, Jumat (8/12/2023).
Netralitas institusi dan seluruh anggota TNI-Polri mutlak dibutuhkan, demi menciptakan Pemilu 2024 yang damai. Keduanya memiliki tugas utama demi pemilu yang berjalan dengan aman, damai, dan adil tanpa intervensi politik kekuasaan.
"Sebagai institusi negara, TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan di atas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu," ujar Ganjar.
"Untuk bisa menjaga netralitas TNI dan Polri, bukan hanya komitmen setiap pribadi anggota TNI dan Polri, melainkan juga membutuhkan pengawasan dari mata rakyat," sambung mantan gubernur Jawa Tengah itu.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, meskipun anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Gibran Rakabuming Raka mengikuti Pilpres 2024, namun netralitas aparatur sipil negara dan TNI serta Polri harus tetap dijaga.
Hal itu disampaikan Wapres saat ditanya mengenai isu netralitas Panglima TNI berikutnya Jenderal TNI Agus Subiyanto yang saat ini masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat, yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo.
Wapres meyakini komitmen TNI atas netralitas dalam Pemilu Serentak 2024. Menurutnya kedekatan seseorang dengan Presiden sangatlah relatif.
“Saya kira komitmen TNI seluruhnya, termasuk Pak Agus (Subiyanto) termasuk yang lain semua (matra TNI), semua aparat (netral). Saya kira soal dekat-jauh itu relatif, saya kira. Semua dekat sebenarnya. Tidak ada yang jauh, dekat semua, tapi tugas tetap harus dilaksanakan sesuai aturan main yang ditetapkan,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika