REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan kembali mengingatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mulai beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Terutama bagi mereka yang selama ini masih mengandalkan penjualan secara konvensional atau luring.
“UMKM, selain luring memang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan. Pemerintah mengatur dan menata agar perkembangan teknologi yang dipakai bisa mendukung UMKM dan industri dalam negeri, bahkan go internasional,” kata Zulkifli di Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Zulhas mengatakan, UMKM harus berkembang dengan cara bergabung dengan platform e-commerce yang ada saat ini. Pemerintah pun telah mengatur ekosistem e-commerce sehingga tidak mematikan bisnis UMKM yang semestinya mendapatkan manfaat dari adanya e-commerce.
Perkembangan e-commerce di Indonesia luar biasa. Pada 2022 transaksi Harbolnas Indonesia tercatat sebesar Rp 22,7 triliun, melonjak pesat dari 2018 yang tercatat sebesar Rp 6,8 triliun.
Dalam kesempatan sama, diluncurkan kampanye Beli Lokal 12.12 pada penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 12.12 yang diikuti oleh para pelaku e-commerce di Indonesia.
Peluncuran tersebut, menurutnya sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah membela UMKM dan membangun ekosistem agar UMKM dapat naik kelas dengan memasuki dunia niaga elektronik.
Harapannya dengan menata dan mengatur perdagangan secara digital atau e-commerce melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, penyedia e-commerce dan UMKM dapat lebih maju.
"UMKM harus sungguh-sungguh dibela karena menopang ekonomi Indonesia dengan kontribusi mencapai 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 90 persen tenaga kerja,” kata Zulhas.
Bila Indonesia ingin menjadi negara maju pada 2045, kata kuncinya UMKM yang naik kelas. “Oleh karena itu, perhatian dan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan dan melindungi bidang ini harus dilakukan," ujar Zulhas.
