REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp 35 triliun sampai 12 Desember 2023. Defisit itu akibat realisasi belanja negara lebih besar dari realisasi pendapatan negara.
“Defisit dalam APBN awal didesain sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,8 persen dari PDB. Jadi defisit di 12 Desember 2023 yang hanya sebesar Rp 35 triliun atau 0,17 persen dari PDB jauh lebih kecil dari desain defisit awal,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp 2.553,2 triliun atau 103,7 persen dari target awal APBN yang sebesar Rp 2.463 triliun. Diperkirakan sampai akhir tahun dapat mencapai target pendapatan dalam revisi APBN 2023 sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp 2.637,2 triliun.
Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat tumbuh 4,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 2.451,8 triliun.
Pertumbuhan pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 4,4 persen secara tahunan menjadi Rpv1.996,4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh 3,1 persen secara tahunan menjadi Rp 554,5 triliun.
Dari sisi belanja, sampai 12 Desember 2023, negara sudah membelanjakan Rp 2.588,2 triliun atau mencapai 84,55 persen dari target belanja pada APBN 2023 awal yang sebesar Rp 3.061,2 triliun atau mencapai 83 persen dari revisi APBN sebesar Rp 3.117,2 triliun. Belanja negara tercatat menurun 4,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2.698,4 triliun karena penurunan belanja pusat sebesar 5,9 persen menjadi Rp 1.840,4 triliun.
Meski begitu, transfer ke daerah mengalami pertumbuhan tipis sebesar 0,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 747,8 triliun. Walau APBN mulai mengalami defisit, keseimbangan primer tercatat masih surplus sebesar Rp 378,6 triliun, padahal dalam APBN 2023 keseimbangan primer diperkirakan bakal defisit sebesar Rp 156,8 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika