REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senior Project Managet Advokasi Publik Pupuk Indonesia, Yana Nurahmad Haerudin menegaskan, alokasi pupuk bersubdisi nasional masih dalam kemampuan kapasitas produksi Pupuk Indonesia. Menurutnya, stok pupuk bersubsidi untuk para petani aman.

Dijelaskannya, menurut data Pupuk Indonesia sampai dengan 19 Desember 2023, pupuk urea bersubsidi berjumlah 7,9 juta ton, melebihi ketentuan pemerintah yakni 5,4 juta ton, NPK bersubsidi 4,2 juta ton, dengan ketentuan pemerintah 3,5 juta ton. Adapun angka penjualan pupuk subsidi atau Public Service Obligation (PSO) sampai dengan November 2023, sudah tersalurkan sebanyak 5,7 juta ton.

Produksi pupuk sampai dengan Desember sudah mencapai 10,7 juta ton dan sampai dengan 19 Desember 2023, penyaluran pupuk bersubsidi atau Public Service Obligation sudah mencapai 6 juta ton, sesuai dengan anggaran kontrak Pemerintah. Penyaluran tersebut terdiri dari 3,6 juta ton urea dan 2,4 juta ton NPK

"Jadi lima tahun terakhir bisa mememuhi kebutuhan pupuk subsidi nasional. Jadi kalau kami diberi tantangan untuk bisa memenuhi pupuk, kami bisa," kata Yana, dalam siaran pers, Kamis (21/12/2023).

Yana mengingatkan Pemerintah juga berencana melakukan penambahan jumlah pupuk bersubdisi. "Kemarin kami di Pekalongan ada kunjungan Bapak Presiden, alhamdulillah beliau merespon bahwa subsidi akan ditambah karena suplai pupuknya juga ada," papar Yana.

Nagara Institute menyoroti problem distribusi pupuk bersubdisi nasional yang dinilai banyak kalangan kurang tepat sasaran. Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, mengidentifikasi beberapa permasalahan kunci dalam distribusi pupuk nasional.

Menurut Akbar, problem distribusi pupuk nasional terjadi akibat berkurangnya nilai subsidi pupuk untuk petani dari tahun ke tahun. "Terus berkurangnya subsidi pupuk dari Rp34,3 triliun pada 2019 menjadi hanya Rp24 triliun pada 2023. Selain itu juga karena Ketidaktepatan waktu penyediaan di tingkat distributor, gudang atau kios pengecer pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan dan atau desa; serta ketidaksesuaian komposisi pupuk majemuk dengan kondisi lahan setempat," kata Akbar Faizal dalam Fokus Grup Diskusi dengan tema Perbaikan Distribusi Pupuk, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (20/12/2023).

Akbar mengatakan, dalam menghadapi krisis pangan global, Indonesia harus memiliki tingkat ketahanan pangan yang kuat. "Untuk mencapai itu, pupuk merupakan salah satu komoditas inti dalam tercapainya ketersediaan pangan nasional yang baik. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang penting agar ketahanan pangan nasional kita menjadi kuat dan siap menghadapi tantangan pangan global," tutur Akbar.

Pemerintah, menurut dia, perlu melakukan peninjauan kembali alokasi subsidi pupuk dan perbaikan data calon penerima dan calon lokasi (CPCL) sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK). "Juga peningkatan efisiensi, kapabilitas dan skala ekonomi gudang dan kios pengecer pupuk bersubsidi dan erbaikan teknis produksi pupuk agar pupuk yang memiliki volume tinggi tidak cepat menggumpal/mengeras untuk menurunkan resiko dan biaya distribusi dan penyimpanan," jelas Akbar.

Menurut Kepala Dinas Pangan Jateng, Supriyanto, menyebut Jawa Tengah sebenarnya tidak kekuarangan pupuk subdisi. "Kalau ada statemen pupuk subsidi kurang kenyataannya serapan di Jateng tidak pernah 100 persen. Realisasi penyaluran dan persentase petani tebus pupuk pada 2023, pupuk urea baru 78 persen, NPK 78 persen, NPK formula khusus 21 persen. Jadi rata-rata semua 78,31 persen," kata Supriyanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika